GMPK Desak Gakumdu Usut Dugaan Money Politik

IN
Oleh inilahcom
Minggu 13 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Manokwari - Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Papua Barat, mendesak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) usut dugaan money politik yang diduga melibatkan Ketua Persekutuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua Barat.


Demikian disampaikan Ketua DPD GMPK Papua Barat, Ayub Msiren yang menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Metusalak Awom, S.H.

"Kami mendesak Gakumdu usut dugaan Money politik, dari Ketua PWKRI Papua Barat, yang mana dalam mendistribusikan uang kepada beberapa ketua dan Pengurus TPS untuk tujuan pemenangan pasangan calon Bupati nomor urut 02 di Gedung PWKRI Provinsi Papua Barat sebelum pelaksanaan Pilkada di Manokwari," kata Msiren dalam rilis yang diterima, Minggu (13/12/2020).

Ayub menyayangkan penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan Pilkada. "Sebagai seorang pimpinan organisasi besar harusnya mampu menempatkan diri saat mana bertindak selaku ketua organisasi dan saat mana bertindak sebagai istri, apalagi ini organisasi keagamaan yang di seret-seret ke dalam kepentingan politik. Sangatlah wajar bila seorang istri memberikan dukungan kepada suami dalam kontestasi politik seperti ini, namun tidaklah pantas menghalalkan segala cara, apalagi dengan menggunakan fasilitas publik yang ada," tuturnya.

Ia menambahkan, akan terus memantau dan ikut mengawal proses penyelesaian aduan yang sedang dilayangkan Tim Kuasa Hukum pasangan Sius Dowansiba dan Moses Rudi Timisela ke Sentra Gakumdu Kabupaten Manokwari.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Pimpian Pusat GMPK di Jakarta, Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto yang juga adalah mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberikan panduan hukum dan arahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah," ujarnya.

Pihaknya berharap agar independensi komisioner Sentra Gakumdu benar-benar ditegakkan sehingga tercipta rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Pihaknya juga berharap KPU Kabupaten Manokwari memberikan pembinaan dan sanksi tegas apabila benar-benar ada oknum penyelenggara di tingkat bawah yang telah menyalahgunakan kewenangannya.

"Dengan cara menerima tambahan operasional dari pihak lain yang pada akhirnya menyeret dirinya ke pengadilan," terang Ayub.

Untuk mengkonfirmasi hal itu, wartawan masih berupaya menghubungi Ketua PWKRI Provinsi Papua Barat untuk mengklarifikasi hal yang dimaksud.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA