Kasus Jaksa Pinangki

ICW Minta Pejabat Internal Kejagung Juga Ditindak

IN
Oleh inilahcom
Rabu 16 Desember 2020
share
 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung membuka semua yang terlibat skandal kasus suap Djoko Tjandra terhadap Jaksa Pinangki Malasari, khususnya pejabat internalnya.

Menurut ICW, kasus suap penghapusan red notes banyak yang melibatkan internal Korps Adhiyaksa itu selain Jaksa Pinangki. Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kejaksaan merupakan wajah kepastian hukum di Indonesia dan meminta kejaksaan harus bersih, berintegritas dan profesional sekaligus terkait sejumlah foto petinggi Kejagung yang berfoto dengan terdakwa Pinangki dan Djoko Tjandra.

"Dalam perkara (ini) ternyata tak hanya terlihat melibatkan oknun di kepolisian saja, tapi juga internal. Ada cukup banyak penanganan dimana salah satu, tidak terlihat secara utuh dalam penanganan Djoko Tjandra ini. Jadi sulit diterima publik," kata Kurnia ketika dihubungi wartawan, Selasa (15/12/2020).

Pasalnya, mereka yang berada di foto maupun dalam dakwaan Pinangki, sejauh ini belum tersentuh secara utuh oleh Kejagung selaku lembaga yang menangani kasus Jaksa Pinangki.

"Kalau kita lihat dakwaan Pinangki, banyak sekali (internal Kejagung yang diduga terlibat). Tidak hanya foto itu (Saksi Rahmat dan Wakil Jaksa Agung Setia Untung), tentunya ada pejabat-pejabat yang berfoto dengan salah satu saksi perkara Pinangki. Itu yang harus dibuka (dipublik)," ungkap dia.

Karena jangan sampai, kata Kurnia, ini akan menjadi preseden buruk di institusi hukum. Karena dimata publik akan terkesan efektifitas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan masih menghadapi tantangan berat.

"Itu artinya harus dibuka, dalam hal apa (mereka terlibat dalam foto dan pertemuan). Apa yang digali, itu yang harus dibuka," beber dia.

Bila itu tidak dibuka kepada publik, Kurnia khawatir, akan semakin buruknya sinergitas antar lembaga penegak hukum, rendahnya integritas personil, sampai pada lemahnya komitmen pimpinan instansi dalam menjaga independensi penanganan perkara.

Kurnia pun mengacu pada pendapat Lawrence M Friedman, setidaknya ada tiga hal yang mesti dimiliki oleh sebuah negara untuk menunjukkan keberpihakan pada sektor penegakan hukum, yakni struktur hukum, lembaga penegak hukum dan budaya hukum.

"Tiga aspek tersebut dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain agar dapat menciptakan negara yang benar-benar berorientasi pada supremasi hukum," jelas Kurnia.

Pasalnya, lanjut Kurnia, Kejaksaan Agung merupakan salah satu diantara tiga lembaga penegak hukum yang menurut pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung dapat menangani perkara korupsi, mulai dari mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dakwaan, tuntutan, sampai pada mengeksekusi putusan pengadilan.

"Bisa dikatakan, Kejaksaan Agung memiliki peran penegakan hukum yang sangat komplit jika dibandingkan dengan Kepolisian. Oleh karena itu, jika keseluruhan kewenangan tersebut dijalankan secara efektif dan profesional, Kejaksaan dapat menjadi aparatur penegak hukum yang sangat dipercayai oleh publik," cetus dia.

Namun demikian, persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan sejak lama cenderung negatif. Terjadi tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa. Bisa jadi, kata Kurnia, tren penurunan kepercayaan disebabkan oleh kinerja Kejaksaan Agung yang belum optimal dalam pemberantasan korupsi.

"Demikian halnya, skandal jaksa-jaksa seperti Pinangki yang tersandung kasus korupsi adalah satu dari sekian banyak faktor rendahnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan," ungkap dia.

Berbagai skandal permainan perkara korupsi di Kejaksaan Agung, kata dia memang tidak banyak terungkap. Seperti skandal terbaru ini, kata Kunria, telah menyeret beberapa petinggi di Kepolisian, termasuk keterlibatan Jaksa Pinangki. Pinangki sendiri kemudian bernyanyi dan membeberkan kemungkinan adanya petinggi lain di Kejaksaan Agung yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

"Pertanyaannya, apakah mungkin Kejaksaan Agung dapat bertindak professional dan bersikap independent dalam mengusut kasus tersebut? Apakah tidak ada potensi konflik kepentingan karena adanya indikasi keterlibatan elit jaksa di Kejaksaan Agung?,"paparnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA