FB Patahkan Jokowi Neraca Dagang Jeblok karena B30

IN
Oleh inilahcom
Kamis 17 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sumringah lantaran neraca perdagangan surplus lantaran impor minyak menurun sebagai dampak program mandatory biodisel (B30).

Namun, girangnya presiden asal Solo ini, kemungkinan tidak berlangsung lama. Saat ini, harga minyak dunia terjun bebas. Sementara minyak mentah sawit alias Crude Palm Oil (CPO) terus meninggi.

Atas kenyataan ini, ekonom senior Faisal Basri (FB) menilai, program mandatori biodiesel bisa jadi bukan solusi untuk menekan jebloknya neraca perdagangan sektor migas (defisit). Melalui perhitungan opportunity cost, yang terjadi justru defisit neraca perdagangan kian melebar.

Dan, opportunity cost yang dimaksud adalah hilangnya pendapatan ekspor sawit untuk produksi biodiesel dan memenuhi kebutuhan domestik.

"Biodiesel is not the solution. Sudah terbukti, tujuannya ngirit jadi morot. Jadi tidak benar bahwa neraca perdagangan kita terbaru oleh biodiesel kalau pakai konsep opportunity cost," imbuhnya dalam diskusi virtual yang digelar The Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ), Kamis (17/12/2020).

Belum lagi, soal efektivitas kebijakan biodiesel yang sepenuhnya dipengaruhi oleh harga CPO dan minyak mentah dunia yang di luar kendali pemerintah. Karena itu, Faisal mengaku heran pemerintah ngotot mendorong program B30 yang dinilai tak menguntungkan pemerintah ataupun petani CPO.

Ia malah curiga kebijakan dibuat untuk memastikan keberlangsungan industri terkait yang pemainnya terbatas. "Jauh api dan panggang, bahkan semakin membuat perekonomian Indonesia dirugikan besar, yang diuntungkan hanya segelintir orang pemilik pabrik biodiesel," terang dia.

Tak hanya biodisel, proyek untuk menekan impor migas melalui pengembangan dymethil ether (DME) dari batu bara berkalori rendah juga dianggap hanya menguntungkan pengusaha.

Menurutnya, para pengusaha mengiming-imingi pemerintah bahwa produk gasifikasi batu bara tersebut adalah solusi untuk mengurangi impor LPG sekaligus memenuhi kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri.

"Ini kan akal-akalan pengusaha batu bara seolah-olah mereka pahlawan. Seolah-olah DME ini proyek strategis nasional sehingga nggak bayar royalti, nggak bayar PPh, nggak bayar apa-apa," tuturnya.

Baru-baru ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan tengah menyiapkan berbagai insentif untuk gasifikasi batu bara berkalori rendah itu. "Padahal yang buat DME enggak sampai 10 persen dari produksi mereka. Supaya mereka bisa diperpanjang konsesinya karena dikasih pemanis (DME) ini. Mereka kan menuntut jadi proyek strategis nasional, kalau sudah jadi proyek strategis nasional tax holiday 25 tahun. Kita enggak dapat apa-apa," tuturnya.

Di sisi lain, Faisal juga melihat saat ini proses gasifikasi batu bara tersebut belum ekonomis, sehingga harganya bisa lebih mahal daripada LPG. Dengan demikian, penggunaan DME sebagai substitusi LPG itu berpotensi menimbulkan beban subsidi baru. "Kita dulu pakai minyak tanah. Dibunuh, karena subsidinya besar. Muncul lah subsidi LPG. Nanti subsidi DME nih. Karena ongkosnya kan lebih mahal," tandasnya.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA