FPI Bersedia Lepas Lahan Pesantren di Megamendung

IN
Oleh inilahcom
Jumat 25 Desember 2020
share
 

INILAHCOM, Jakarta - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII meminta Habib Rizieq Shihab (HRS) mengosongkan lahan Ponpes Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. Front Pembela Islam (FPI) menyebut HRS siap melepas lahan tersebut dengan ganti rugi.

"Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan," kata kuasa hukum FPI Aziz Yanuar melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/12/2020).

Uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan untuk membangun kembali Markaz Syariah di tempat lain.

"Biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain," ujarya.

Sebelumnya, PTPN VIII mengeluarkan surat somasi meminta Markaz Syariah (MS) menyerahkan tanah yang di atasnya dibangun Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah.

"Perlu dicatat bahwa masuknya IB HRS dan pengurus yayasan MS-MM untuk mendirikan ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas," kata Aziz Yanuar.

Aziz menegaskan FPI tak pernah merampas tanah milik siapa pun. Ia menuturkan para petani membawa surat yang telah ditandatangani oleh aparat desa setempat. Bahkan dokumen ini disebutnya sudah ditembuskan kepada gubernur dan bupati setempat.

"Dan para petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan Ponpes Markaz Syariah itu semua ada suratnya. Itulah yang dinamakan membeli tanah over garap," tegasnya.

"Dokumen tersebut lengkap dan sudah ditembuskan kepada institusi negara, mulai bupati sampai Gubernur. Dan benar tanah tersebut HGU-nya milik PTPN VIII yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas tanah PTPN VIII, tetapi kami membeli dari para petani," sambungnya.

Di sisi lain, Aziz menyebut HRS bersedia bertolak dari Markaz Syariah, asalkan pemilik lahan bisa membayar biaya pembangunan ponpes.

"Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan agar biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain," ucapnya.

Diketahui, PTPN VIII melayangkan surat somasi kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah, Megamendung, pimpinan Habib Rizieq Shihab. Sebab, lahan ponpes tersebut merupakan milik PTPN VIII. Pihak PTPN VIII meminta Markaz Syariah meninggalkan lahan di lokasi tersebut.

Adapun Habib Rizieq mengakui PTPN VIII memiliki hak guna usaha (HGU) tanah yang menjadi Ponpes Markaz Syariah. Namun Habib Rizieq menyebut tanah itu ditelantarkan oleh PTPN VIII selama 30 tahun dan selama itu pula digarap oleh masyarakat.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA