Catat Ini, BPDPKS Gagal Sejahterakan Petani Sawit

INILAHCOM, Jakarta - Dari ekspor minyak sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengoleksi dana hingga puluhan triliun. Sayangnya, lembaga ini abai untuk sejahterakan petani sawit.

Kata Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, nasib petani sawit tetap saja merena. Yang untung justru perusahaan biodiesel. Di sinilah program biodiesel yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah kaprah. Pemerintah inginnya memuliakan petani sawit, BPDPKS justru melintir.

"Saat ini, petani sawit terutama petani swadaya belum sejahtera dengan program biodiesel (B30). Bahan baku program biodiesel, saat ini, berasal dari kebun-kebun perusahaan, bukan dari petani swadaya. Tidak ada satupun kelembagan tani saat ini yang mensuplai bahan baku untuk perusahaan yang memproduksi biodiesel (B30)," kata Darto, dikutip dari RRI, Kamis (24/12/2020).

Padahal, lanjutnya, banyak petani swadaya di sekitar perusahan biodiesel. Para petani swadaya terpaksa menjual tandan buah segar (TBS) sawitnya kepada tengkulak, lodingram dengan harga sangat rendah. "Artinya, program biodiesel ini belum mampu mensejahterakan petani sawit, tegas darto.

Untuk itu, Darto berharap, pemerintahan Jokowi melakukan koreksi atau evaluasi terhadap realisasi program B30. Karena itu tadi, belum melibatkan serta terbukti meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Dalam hal itu, lanjut Darto, Kementerian ESDM harus segera membuat aturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel membeli bahan bakunya dari petani sawit terutama swadaya.

"Memang saat ini, petani swadaya banyak yang tidak memiliki kelembagaan koperasi. Hal ini harusnya menjadi tangung jawab perusahaan. Mulai lakukan pendampingan kepada petani sawit untuk membangun koperasi. Atau melatih petani sawit," paparnya.

Dirinya juga mempertanyakan besarnya dana subsidi biodiesel yang diterima pabrik biodiesel dari BPDPKS. "Membangun kemitraan dengan petani sawit swadaya, seharusnya menjadi kewajiban perusaan biodiesel, karena mereka kan mendapatkan dana subsidi yang besar dari BPDPKS," tegasnya.

Darto mencatat, besarnya dana pungutan ekspor minyak sawit mentah alias Crude Palm Oil (CPO) yang dikumpulkan BPDPKS periode 2015-2019 mencapai Rp47,28 triliun. Alokasi untuk subsidi program biodiesel paling mayoritas yakni sebesar Rp30,2 triliun atau 89,86% dari total dana sawit. "Sementara yang disalurkan untuk petani melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) hanya secuil yakni Rp4,5 triliun sampai dengan saat ini. Jadi memang kecil sekali," tegasnya.

Sebelumnya, Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa jumlah petani yang terlibat dalam program mandatori biodiesel di on farm sekitar 1.198.766 petani dan pada off farm sekitar 9.046 orang pada 2020.[ipe]