Tuding Negara Bunuh Demokrasi, Amien Rais Dikritik

IN
Oleh inilahcom
Senin 04 Januari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan pendiri Partai Ummat, Amien Rais tentang pemerintah 'menghabisi' demokrasi terkait pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI), dinilai kurang pas.

Sebab, pelarangan itu berlandaskan undang-undang. "Pendapat Amien Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak terlalu tepat," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Maman mengatakan, demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik. "Tetapi kita harus belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif, berujung pada kekerasan dan perang. Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam," paparnya.

Menurut Maman, kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional. "Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB ini.

Pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI. Organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab ini tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.

Selain itu, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum. 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya. Anggota FPI juga sering meresahkan dengan melakukan razia, kegiatan yang semestinya dilakukan petugas pemerintah. Di masa pandemi ini, Rizieq juga sering mengumpulkan massa.

Sekedar mengingatkan, Amien Rais menilai, pembubaran FPI sebuah langkah politik yang 'menghabisi' demokrasi. Amien mengingatkan perihal kepemimpinan Fir'aun kepada Presiden Joko Widodo. Di mana saat itu, cara memimpin wilayahnya sangat ganas dan zalim akan mendapatkan pembalasan.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo menyampaikan, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun, bukan berarti perbedaaan tidak ada batasnya. "Perbedaan dalam demokrasi Pancasila bukan bebas nilai tapi terikat nilai. Nilai pertama adalah Pancasila, budaya ketimuran, agama, dan sudah pasti adalah konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang telah mengatur demokrasi kita," kata Rahmad.

Ketika nilai-nilai itu ditabrak dan diingkari, kata dia, maka dampak dan risikonya terlalu mahal buat NKRI. Rahmad mengingatkan, negara diberikan ruang dan wewenang hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan NKRI berdasarkan konstitusi. Rahmad mengajak semua pihak untuk berpikir positif menyikapi kebijakan pembubaran FPI demi kesatuan NKRI. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA