PPKM Pulau Jawa-Bali, Kapolri Terbitkan Telegram

IN
Oleh inilahcom
Jumat 08 Januari 2021
share
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan telegram jelang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. Telegram tertuang dalam ST/13/I/OPS.2./2021 pertanggal 7 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Seluruh jajaran Polri, diminta menindaklanjuti kebijakan soal kebijakan PPKM tersebut. Yakni perintah ditujukan kepada para Kapolda di seluruh Indonesia agar mengetatkan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stageholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi," kata Agus dalam keterangan, Jumat (8/1/2021).

Kapolri juga meminta agar jajarannya berkoordinasi dan membangun komunikasi dengann pihak Kepala Daerah untuk mengatur secara spesifik aturan-aturan hingga penerapan sanksi PPKM dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dijelaskan kegiatan Satgas II Operasi Aman Nusa II juga akan ditingkatkan guna memberikan sosialisasi terkait penyebaran Covid-19 selama ini. Termasuk, kata dia, memberikan edukasi guna membangun kesadaran masyarakat terkait virus ini.

"Melakukan pengawalan dan pengawasan serta mendorong pihak Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional," kata dia.

Agus meminta agar jajaran Kapolda mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana proses vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan.

Diketahui, penerapan PPKM di wilayah Jawa-Bali bakal diberlakukan pada 11-25 Januari 2021. Kebijakan PPKM bukanlah karantina wilayah atau lockdown. Namun, hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA