https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   11 January 2021 - 17:51 wib

Bahas Bansos, Mensos Risma Sambangi KPK

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/1/2021) guna berkoordinasi soal pengelolaan bantuan sosial.

"Hari ini KPK menerima kehadiran Menteri Sosial, Tri Rismaharini untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK tanggal 3 Desember 2020 tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Senin (11/1/2021).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tiga pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Deputi Pencegahan KPK Nainggolan serta jajaran di Kedeputian Pencegahan ini, KPK akan kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi KPK sebagai pelaksanaan tugas monitoring.

Salah satu poin penting dalam hasil kajian KPK, yakni masih adanya persoalan terkait akuran data penerima bansos."Ada beberapa masukan yang juga KPK sampaikan terkait langkah dan upaya yang dilakukan Kemensos dalam penyaluran bansos," kata Ipi.

Sebelumnya, KPK memastikan akan terus memantau penyelenggaraan bansos penanganan Covid-19 di tahun 2021. KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemsos) terkait penyaluran bansos.

Diketahui, pemerintah memutuskan mengubah skema bansos untuk wilayah Jabodetabek dari semula dalam bentuk natura sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Perubahan skema ini tidak terlepas dari terbongkarnya kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako yang menjerat mantan Mensos Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya.

KPK berharap perubahan atau perbaikan skema penyelenggaraan bansos inu akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

Meski demikian, KPK mengingatkan Kemsos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos.

Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padam dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.

Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal.

KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemsos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT.

Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kemb
berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Inersia

Merekam Jejak Anies dan Prasetio di KPK, Laporan Pandangan Mata

Hari ini, Selasa (21/9/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhada
berita-headline

Viral

75 Pegawai KPK Tak Bisa Diberhentikan

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes waw
berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups