Faisal: BRI Akuisisi Pegadaian, Itu Sesat Pikir

IN
Oleh inilahcom
Rabu 13 Januari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri menyayangkan konsep holdingisasi UMKM. Di mana, pemerintah mendorong BRI mengakuisisi PT Pegadaian (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Dipermasalahkan Faisal, BRI mencaplok (akuisi) Pegadaian yang notabene akarnya perekonomian rakyat. Dikhawatirkan, pasca terbentuknya holding justru malah 'mematikan' UMKM.

Suka atau tidak, keberadaan Pegadaian terbukti ampuh mendorong perputaran ekonomi di kalangan petani serta masyarakat bawah. "Ketika petani perlu dana cepat bisa ke pegadaian. Jadi tidak perlu berhubungan dengan tengkulak. Yang mengakibatkan produk petani dibeli dengan harga rendah," terang Faisal dalam webinar UMKM yang digelar Forum Warta Pena, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Dikatakan Faisal, Pegadaian merupakan akarnya perekonomian rakyat. Dengan berinduk kepada perbankan, dikhawatirkan merubah fungsi dan peran Pegadaian. "Karakter bisnisnya kan beda sekali antara BRI dan Pegadaian, serta PMN. Saya pikir gagasan ini sesat pikir, enggak pas sama sekali," tuturnya.

Untuk memperkuat permodalan Pegadaian, Faisal menyarankan untuk Go Public. Dengan demikian, Pegadaian bisa tetap menjalankan fungsi dengan keuangan yang semakin terbuka. "Listing saja ke bursa. Enggak usah gede-gede, 5 persen saja. Saya kira Pegadaian akan semakin berkembang," ungkapnya.

Selain itu, dia menyarangkan agar Pegadaian fokus kepada bisnis inti. Jangan latah dengan bermain di sektor usaha di luar keahliannya. "Jual saja hotelnya untuk memperkuat permodalan. Dengan begitu Pegadaian semakin kuat, masyarakat semakin banyak terbantu," tuturnya.

Di sisi lain, Faisal yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, mengkritik BRI. "Seperak dua perak uang petani masuk ke BRI. Seharusnya, BRI mengembalikan dana tersebut ke petani. Bukan malah untuk infrastruktur atau pembangunan gedung perkantoran megah di kota=kota besar," ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, kata Faisal, 29,3 persen pelaku UMKM memandang bahwa masalah yang dihadapi masalah utamanya adalah permodalan. Namun, permodalan bukan lah satu-satunya masalah. UMKM juga mengalami masalah dalam hal pemasaran yaitu 21,1 persen.

Kemudian, masalah lainnya yaitu bahan baku 20,7 persen. Tak hanya itu, ada masalah juga yang mengalami masalah yang terkait energi sebanyak 9,1 persen. Sebanyak 5,4 persen pelaku UMKM juga mengaku mengalami masalah terkait dengan keterampilan. Lalu, terkait upah sebesar 3,8 persen dan transportasi 2,3 persen.

"Ini gambaran umum yang dialami oleh UMKM. Nampaknya UMKM ini dijadikan semacam alasan utama dalam proses holdingisasi ini," kata Faisal, dalam diskusi virtual, Rabu, 13 Januari.

Menurut Faisal, jika melihat skema holdingisasi, masalah UMKM yang disasar satu-satunya adalah permodalan. Padahal, UMKM tidak hanya butuh bantuan finansial dari gambaran jenis masalah yang dihadapi. Namun, dia mengakui, permodalan pasti menjadi masalah yang umum dialami pengusaha kecil maupun besar.

"Kalau ditanya pertama kali masalahnya modal memang dalam banyak survei. Memang membutuhkan pembiayaan untuk berinvestasi, tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru, untuk berkembang. Tapi kita juga menyadari bahwa UMKM membutuhkan lebih dari sekadar pembiayaan untuk berkembang. Mereka juga butuh akses informasi, pasar, teknologi untuk menjadi lebih produktif, efisien dan lebih tangguh," tuturnya.

Selain itu, kata Faisal, UMKM juga membutuhkan akses ke sumber daya yang dapat membantu memperkuat kesejahteraan mereka dan akses untuk memperoleh pelatihan. Serta, kata dia, dukungan pemerintah untuk melakukan inovasi. [ipe]


# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA