Jalan Pantai Indah Timur Kembali Jadi Cluster

IN
Oleh inilahcom
Rabu 13 Januari 2021
share
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Selasa (12/1/2021), kembali menggelar sidang gugatan pembongkaran pagar Komplek Trimaran dan Pinisi Permai di Jalan Pantai Indah Timur RW07 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.


Dalam agenda pembacaan putusan ini, majelis hakim, yakni Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri, serta dua hakim anggota Tumpanuli Marbun dan Budiarto memutuskan agar obyek perkara berupa Jalan Pantai Indah Timur sepanjang 1 kilometer dan lebar 4 meter Komplek Pinisi Permai dan Trimaran Permai agar dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai jalan komplek perumahan cluster.


"Tindakan membongkar pagar untuk akses jalan umum. merupakan tindakan sewenang-wenang. Jenis hunian di komplek tersebut merupakan hunian dengan konsep cluster dan sistem one gate system," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.


Majelis Hakim menyebutkan obyek sengketa antara pihak penggugat dan tergugat dalam hal satus jalan, hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum.


"Kawasan hutan yang dibuka PT MP adalah seluas 827,18 hektar dengan luas tanah pengganti sebesar 1.000 hektar yang tersebar di berbagai kabupaten. Dengan ada pembebasan tersebut maka hubungan hukum antara Kementerian Kehutanan dan Sudin sudah tidak ada lagi," ucapnya.


Dengan demikian, Jalan Pantai Indah Timur yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini sudah tidak termasuk kawasan hutan milik Departemen Kehutanan.


"Dari surat bukti dan keterangan ahli yang disampaikan tergugat majelis hakim tidak memperoleh kepastian hukum dari status tanah yang selama ini dimanfaatkan sebagai jalan khusus komplek perumahan sebagai kawasan Departemen Kehutanan," kata Fahzal Hendri.

"Majelis hakim berpendapat terhadap akses jalan di Jalan Pantai Indah Timur (Komplek Trimaran dan Pinisi Permai) dikembalikan fungsinya seperti semula dan memerintahkan tergugat untuk membangun kembali pagar komplek. Jalan tersebut dikembalikan bukan sebagai akses jalan umum sembari menunggu kepastian hukum tanah tersebut," ucapnya.


"Perbuatan tergugat membongkar pagar komplek Jalan Pantai Indah Timur merupakan perbuatan melanggar hukum. Harus di bangun kembali pagar sembari menunggu kejelasan status tanah. Memerintahkan tergugat membayar sebesar Rp 10 juta setiap harinya apabila tidak melaksanakan putusan membangun kembali pagar terhitung setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap," tambahnya.


Sementara itu, kuasa hukum pengugat, Agus Wijaya mengapresiasi putusan majelis hakim.

"Dengan putusan ini kami berharap para tergugat dikemudian hari tidak melakukan tindakan serupa karena merugikan masyarakat," kata Agus Wijaya, Rabu (13/1/2021).


Sementara itu, Camat Penjaringan Depika Romadi mengaku belum mendapatkan salinan resmi dari pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terkait putusan Jalan Pantai Indah Timur tersebut.

"Saya belum dapat dan baca putusan itu (dari pengadilan)," singkatnya.

Diketahui, Pemkot Jakarta Utara bersama dengan pihak Kecamatan Penjaringan dan stakeholder terkait (Lantas Kepolisian & Dishub) mulai melakukan pembukaan akses jalan satu arah di Jalan Pantai Indah Timur, Jakarta Utara sejak 13 November 2019 silam.


Hal ini kemudian membuat Warga Komplek Trimaran dan Pinisi Permai melayangkan gugatan lantaran tindakan pembongkaran pagar dan kebijakan menjadikan Jalan Pantai Indah Timur yang awalnya merupakan bagian dari akses jalan cluster komplek menjadi jalan raya umum.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA