TPDI : DPR Bisa Tolak Calon Kapolri, Minta Diganti

INILAHCOM, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, mengimbau Komisi III DPR RI, membuka akses seluas-luasnya bagi publik, agar berpartisipasi memberikan masukan, informasi dan kritik, terkait rekam jejak Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo.

"DPR memiliki waktu selama 20 hari untuk uji rekam jejak, karena itu dalam 20 hari ke depan DPR diharapkan membuka akses seluas-luasnya bagi publik, agar publik dapat berpartisipasi memberikan masukan, informasi dan kritik, terkait rekam jejak Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, terutama mendengarkan informasi dari internal Bareskrim Polri," kata Petrus, Kamis (14/1/2021).

DPR, kata Petrus, tidak boleh hanya sekedar formalitas mengadakan uji rekam jejak, tanpa dengan sungguh-sungguh mendengar kritik, saran dan masukan dari masyarakat, terutama kalangan organisasi Profesi Advokat, masyarakat pencari keadilan, tentang bagaimana sosok calon Kapolri dalam pelayanan keadilan sejak masih masih Kapolsek hingga Kabareskrim.

"Juga bagaimana sebenarnya tentang tanggung jawab Kabareskrim dalam kasus dugaan suap pencabutan Red Notice Djoko S. Tjandra yang menyebabkan 2 (dua) orang Jenderal Polisi masing-masing Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol. Prestijo Utomo, menjadi tersangka atau terdakwa korupsi suap, dan dampak atau pengaruhnya terhadap kepemimpinan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim," tandasnya.

Petrus menambahkan, meskipun Presiden Jokowi hanya mengajukan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal, akan tetapi DPR bisa saja menolak dan meminta agar Presiden mengajukan calon pengganti lain, berdasarkan hasil uji rekam jejak, DPR menemukan hal baru yang belum masuk ke Kompolnas, Presiden dan juga DPR RI.

"Presiden telah melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu mengajukan 1 (satu) nama Calon Kapolri dan yang diajukan adalah Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo di tengah pro dan kontra dan kontroversi, karena sejumlah isu publik yang mesti didengarkan dan diklarifikasi melalui uji rekam jejak di DPR," pungkasnya. [wll]