Kementan Dukung Koordinasi Penyuluh dengan UPT

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pertanian mendukung komunikasi dan koordinasi penyuluh untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang digelar unit pelaksana teknis (UPT) pelatihan dan pendidikan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Komitmen Kementan terhadap kapasitas dan kompetensi penyuluh di seluruh Indonesia mengemuka pada zoom meeting bertajuk Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) perdana untuk 2021 pada Jumat (15/1/2021).

Hal itu sejalan instruksi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa pertanian harus didorong menjadi subsektor ekonomi yang maju, mandiri dan modern yang kesemuanya ditopang kapasitas SDM pertanian.

"Kementan khususnya BPPSDMP mulai 2021 harus terus berupaya meningkatkan penguatan kapasitas SDM pertanian, utamanya penyuluh Indonesia sebagai garda terdepan pembangunan pertanian," kata Mentan Syahrul pada rapat kerja nasional [Rakernas] BPPSDMP di Bogor, Selasa petang (12/1/2021).

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan tantangan nasional maupun global mensyaratkan banyak perubahan mulai 2021, termasuk paradigma berpikir di tengah pandemi Covid-19.

"Petani kita harus semakin sejahtera. Cara pandang kita tidak boleh seperti kemarin. Bagaimana memandirikan pertanian untuk menyangga daerah masing-masing. Menyangga kabupaten, provinsi hingga nasional. Semua harus punya cita-cita itu." katanya mengutip Mentan.

Dedi Nursyamsi juga menyatakan dukungan penuh pada program unit kerja eselon satu Kementan, utamanya program lumbung pangan baru [food estate]. "Kami support dengan membangun korporasi petani. Kita sudah bangun sebanyak delapan unit badan usaha milik petani atau BUMP di Kalimantan."

Antusiasme petani dan penyuluh mengikuti MSPP Vol. 1 untuk 2021 diapresiasi Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah yang hadir sebagai keynote speaker didampingi Kapusluh Leli Nuryati selaku moderator. Kedua pejabat eselon dua Kementan tersebut mengacungkan jempol pada penyuluh dan staf dinas pertanian yang berupaya mencari solusi bagi daerah melalui koordinasi dengan pusat melalui MSPP.

Kepada Saiman dari Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, Siti Munifah memintanya menyampaikan pada Kepala Distan Pringsewu untuk berkirim surat pada Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung yang ditembuskan pada Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi dan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Bustanul Arifin Caya.

Begitu pula Muslihin, Koordinator BPP Lambanapu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disarankan Siti Munifah berkirim surat atas nama Kepala Distan Sumba Timur kepada Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Kupang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi peternak Sumba Timur.

"Jelaskan di suratnya, apa kebutuhannya. Pelatihan atau Bimtek atau tematik. Terima kasih pada penyuluh atas info-info ini, karena kami di pusat tidak bisa menerka-nerka apa kebutuhan daerah. Inilah manfaat komunikasi dan koordinasi berbasis daring," kata Siti Munifah.

Kapusluh Leli Nuryati memastikan BPP Pemangkat di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan BPP Lambanapu di NTT akan mendapatkan sarana dan prasarana teknologi informasi (Sarpras IT) pada 2021 karena telah dialokasikan oleh Kementan tahun ini. Begitu pula BPP lain segera mendapat Sarpras IT tahun ini.

"Bu Nurlena di BPP Pemangkat dan Pak Muslihin di BPP Lambanapu, inshaa Allah segera terealisasi Sarpras IT-nya tahun ini melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK," kata Leli Nuryati setelah koordinasi dengan Koordinator Substansi Penyelenggaraan Penyuluhan, Joko Samiyono yang mendampinginya memimpin MSPP Vol. 1.

Sementara kepada Yuslihardi dari Distan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sesba Siti Munifah memastikan bahwa aplikasi Krisna masih 'mengunci' alokasi DAK tahun 2020 untuk tingkat kota, karena bukan wewenang Kementan melainkan di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Terkait kebutuhan benih kedelai yang dibutuhkan petani di Kabupaten Bengkayang khususnya di bawah koordinasi BPP Tujuhbelas, Siti Munifah akan koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, untuk memastikan apakah Bengkayang termasuk kabupaten yang mendapat alokasi benih kedelai.

"Kalau belum masuk alokasi dari Ditjen Tanaman Pangan, Pak Musta'an segera usulkan kepada Distan Bengkayang untuk segera mengajukan kebutuhannya ke Kementan. Ini instruksi Presiden Jokowi dan Mentan agar pusat dan daerah sama-sama mengembangkan kedelai agar kita tidak lagi tergantung impor," kata Siti Munifah.

Kapusluh Leli Nuryati pun menjawab kebutuhan mesin pengering (dryer) seperti dikemukakan Nurlena dari BPP Pemangkat di Sambas, Kalbar bahwa BPPSDMP telah koordinasi dengan Ditjen Sarana dan Prasarana (PSP Kementan) bahwa tahun ini dialokasikan Kredit Usaha Rakyat untuk Alat dan Mesin Pertanian (KUR Alsintan) setiap provinsi mendapat alokasi Rp1 triliun pada 2021.

"Total KUR untuk 2021 mencapai Rp84 triliun. Rp50 triliun bagi KUR Mikro maksimal Rp50 juta dan KUR Supermikro maksimal Rp10 juta untuk petani. Nah untuk dryer, bisa diusulkan dalam kategori KUR Kecil, maksimal Rp500 juta," kata Leli Nuryati.

Hal itu menjawab kebutuhan petani di Kecamatan Pemangkat yang berupaya menjual beras, bukan gabah, dari potensi lahan sawah 2.370 hektar dengan IP200. Menurut Nurlena, produksi beras di penggilingan (rice milling unit/RMU) kerap terkendala kegiatan pengeringan padahal kapasitas RMU milik petani mencapai 25 ton per bulan, sehingga sangat membutuhkan mesin dryer.

"Kami ingin mendukung insruksi Presiden dan Mentan agar tidak lagi jual gabah, tapi beras. Semoga tahun ini, mesin dryer bisa terealisasi setelah tiga kali mengajukan bantuan ke pusat," kata Nurlena. [yha]