Pengamat:Ada Corona, Digitalisasi Pertamina Mantap

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, BPH Migas merilis rilis mengenai progress pencatatan nopol kendaraan bermotor pada IT nozzle SPBU yang dilakukan PT Pertamina (Persero).

Disampaikan bahwa pencatatan nopol kendaraan bermotor, masih minim. Terkait ini, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan berpandangan lain.

Kata dia, proses digitalisasi yang dilakukan Pertamina sudah berjalan dengan baik, apalagi di tengah pandemik COVID-19. "Proses pekerjaan digitalisasi menjadi terbatas karena banyak daerah yang memberlakukan pembatasan sosial serta pengiriman material dari luar menjadi tertunda, mengingat yang harus dilakukan digitalisasi sebanyak 5518 SPBU di seluruh Indonesia," jelas Mamit di Jakarta, Jumat (15/1/2021)

Mamit juga menyoroti kondisi SPBU yang akan dilakukan digitalisasi. Di mana, sarana dan fasilitas dispenser berbeda-beda sehingga perlu adanya treatment khusus. "SPBU itu memiliki dispenser yang berbeda-beda bahkan harus diperbaiki jika ingin diintergrasikan dengan system digital ini," ujar Mamit.

Dirinya mengapresiasi Pertamina terkait dengan progess integrasi program digitilisasi ini mengingat sampai January 2021, mencapai 100%. Atau sebanyak 5518 SPBU sudah terintegrasi dengan sistem digital. "Terkait dengan pencatatan nopol kendaraan bermotor dimana saat ini Pertamina masih menggunakan perangkat digitalisasi (EDC), saya kira ini merupakan upaya yang sangat baik dan bisa segera diselesaikan untuk 5518 SPBU mengingat saat ini belum 100%," papar Mamit.

Ihwal sinergi BUMN antara Pertamina dengan Telkom, menurut Mamit, merupakan langkah yang sangat bagus dan bisa diteruskan untuk SPBU-SPBU yang lain. Apalagi program digitalisasi dilaksanakan dengan sistem Manage Service, dimana seluruh investasi program digitalisasi di tanggung oleh Telkom dan kemudian Pertamina membayar Telkom berdasarkan setiap liter BBM yang masuk kedalam Dashboard.

Terkait profiling konsumen pengguna BBM subsidi yang saat ini menggunakan EDC sebagai alat input nopol kendaraan, Mamit mengharapkan ke depan agar Pertamina berkoordinasi dengan Korlantas Polri sehingga data nopol tersebut adalah benar. "Melalui koordinasi ini, diharapkan kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah tepat sasaran dan kendaraan yang layak mendapatkan subisidi," pungkas Mamit.[tar]