Geruduk KLHK-KPK Ini Tuntuan AMSUB

IN
Oleh inilahcom
Kamis 21 Januari 2021
share
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) saat aksi unjuk rasa

INILAHCOM, Jakarta - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus kecurangan atas perambahan hutan.

Tuntutan itu disuarakan saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kantor KPK, Jakarta, Kamis, (21/1/2021).

"Kami minta kepada yang terhormat Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membentuk Tim Investigasi untuk menyelesaikan masalah perambahan hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat," kata Kordinator AMSUB, Kurnia.

Bukan hanya itu, Menteri Siti juga diminta untuk segera mencopot Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I. Sebab, mereka dianggap telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan perambahan hutan yang ada di sana, khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.

"Tegas kami sampaikan siang ini, bahwa kami anak rantau Sumut yang tergabung Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB), mendesak agar Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya segera dicopot," tegas Kurnia.

Orator lain dalam aksi tersebut bahkan mengingatkan, bahwa mereka akan datang kembali menggeruduk Kantor KLHK dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

"Kami tegaskan jika laporan, pengaduan dan tuntutan kami tidak segera digubris oleh pihak KLHK, kami akan datang kembali ke tempat ini dengan jumlah massa yang lebih besar," seru orator tersebut.

Adapun tuntutan dari AMSUB diantaranya:

1. Segera Copot Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I karena lalai dalam menyelesaikan masalah perambahan hutan di Sumut khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.

2. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas persoalan perambahan hutan konservasi SM Karang Gading, Hutan TNGL, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas sesuai amanat UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

3. AMSUB meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengkaji ulang permasalahan kelompok tani yang telah menggunakan surat izin dari KLHK bekerjasama dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang diduga kuat dibentuk oleh pengelola lahan illegal

4. Periksa dan Tangkap aparatur negara dan juga pengusaha yang sudah bekerjasma dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan HGU. AMSUB juga mendesak kementrian lingkungan hidup untuk segera mengambil alih dan mengembalikan semua lahan hutan yang telah berubah alih fungsinya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA