Testing Covid-19 Salah Sasaran, Menkes Bereaksi

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 23 Januari 2021
share
 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kekesalannya terkait cara pengujian atau testing untuk mendeteksi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Sebab, menurutnya, sistem atau cara testing di Indonesia tidak tepat sasaran.

Budi menceritakan, dirinya kerap bolak-balik di test swab Polymerase Chain Reaction (PCR) saat akan bertemu dengan presiden. Padahal, tes swab tersebut seharusnya dilakukan terhadap orang yang suspek atau pernah kontak dengan mereka yang terpapar Covid-19.

Demikian diungkapkan Budi Gunadi saat mengikuti diskusi "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan secara daring oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, melalui akun YouTube PRMN SuCi.

"Kita tuh enggak disiplin, cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus, habis di tes orang kaya saya, setiap kali mau ketemu presiden di tes, ketemu presiden, dites, barusan saya di swab, seminggu bisa lima kali swab kalo saya masuk istana, emang bener gitu?," ungkap Budi.

"Kan testing enggak gitu seharusnya, testing itu kan epidemiologi kalau kata temen-temen dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang mau pergi kaya Budi Sadikin menghadap presiden," imbuhnya.

Budi menekankan, angka testing yang sesuai standar organisasi kesehatan dunia WHO, bisa dengan mudah terpenuhi oleh Indonesia bila caranya seperti itu. Namun, cara testing tersebut adalah salah dan kurang tepat sasaran.

"Nanti 5 kali standar WHO terpenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi, itu yang harus diberesin," ucapnya.

Budi berjanji sekaligus meminta seluruh pemangku kebijakan untuk membenahi cara testing tersebut. Ia meminta agar kepala daerah juga ikut andil dalam membenahi sistem atau cara teating di daerahnya.

"Sebagian ada ditempatnya saya, urusan testing tracingnya, walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil (Gubernur Jawa Barat), karena kan sekarang puskesmas udah engga dibawah saya. Padahal saya harus pake tuh puskesmas, itu dibawah gubernur, tapi gubernur bisa bilang bukan dibawah saya juga, dibawah bupati walikota, kan tambah complicated demgan UU Otonomi Daerah," pungkasnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA