Soal Dana Asing ke FPI, Ini Kata Pengamat

IN
Oleh inilahcom
Selasa 26 Januari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi lintas negara dalam rekening milik orang-orang yang terafiliasi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI). Polri seharusnya bisa mengungkap motif di balik aliran dana asing tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Ia juga mengingatkan belum lama ini ada temuan uang dari kotak amal digunakan untuk mendanai kegiatan teroris. Beberapa kelompok menggunakan sirkular funding atau pencucian uang. Uang dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam negeri, lalu diendapkan di luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri.

"Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat. Karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," kata Islah kepada wartawan.

Islah kemudian memberikan contoh aksi Arab Spring yang membuat beberapa negara di Timur Tengah hancur-hancuran. Hal itu ditengarai ada aliran dana luar negeri dan keterlibatan negara-negara barat dalam upaya menghancurkan beberapa negara Arab yang dipimpin orang-orang yang dinilai totalitarian. Arab Spring merujuk istilah pada aksi pemberontakan di musim semi.

Pemimpin-pemimpin di Arab yang sangat karismatik dan disegani ditumbangkan, walaupun sebenarnya negaranya makmur. Islah mencontohkan Muammar Khadafi saat memimpin Libya.

Dalam konteks Indonesia, analisis Islah, FPI bisa saja menjadi mesin curah, karena masih bisa bergerak di tataran normatif. Kemudian FPI seperti dispenser untuk pendanaan kelompok ekstrem.

Islah mengatakan, ada indikasi keterlibatan lembaga donasi dan beberapa orang top di Indonesia mendanai FPI. Tapi modelnya berputar, dikeluarkan ke luar negeri, lalu kembali ke Indonesia. Menurut dia, model pendanaan Arab spring sudah mulai mengarah ke sana.

"Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa mentracing itu," tuturnya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA