Kemenpora: Lapkeu Gowes 2017 dan 2018 Bermasalah

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 30 Januari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Program Gowes Pesona Nusantara (GPN) tahun 2017 dan 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diakui laporan keuangannya belum beres. Bukti kuat permainan?

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Kemenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto mengaku, belum mendapat laporan terkait adanya penyelewengan anggaran dalam program Gowes 2017 dan 2018 yang menelan anggaran negara puluhan miliaran per tahunnya.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang memberikan beberapa hal yang harus diperbaiki dalam laporan gowes tersebut. Sekarang sedang diperbaiki dan dilengkapi laporan tersebut," kata Gatot, Jakarta, kemarin.

Ditanya soal detil laporan program Gowes, Gatot berkilah tidak tahu. Karena program itu dikerjakan di bawah komando Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta. "Prinsipnya, program unggulan Kemenpora ini sangat positif dan pelaksanaannya sudah sesuai aturan. Sayangnya, tahun ini program Gowes tidak lagi dilanjutkan," kata Gatot.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR yang membidangi kepemudaan, Dede Yusuf Effendi menyayangkan adanya informasi tak sedap seputar tata kelola keuangan di Kemenpora.

Dirinya mendorong adanya penyegaran di tubuh kemenpora. Dalam hal ini, Menpora Zainudin Amali berhal mengusulkan rotasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). "Tour of duty rasa-rasanya perlu disegerakan di kemenpora," ungkapnya.

Presiden Perserikatan Organisasi Kepemudaaan Nasional (Poknas), M Aris Mandji sebelumnya, membeberkan tiga poin penting terkait dugaan penyelewengan dana Program Gowes Kemenpora tahun 2017 dan 2018 yang dianggarkan masing-masing Rp 50 miliar.

Pertama, kata Aris, PT Daya Kreasi Komunika (Nayaka Group) selaku rekanan Kemenpora harus menalangi dana jatah fee menteri senilai 6% dari nilai proyek. "Angkanya hampir Rp 1,5 miliar. Itu berdasarkan data yang kami pelajari," papar Aris

Kedua, lanjutnya, Kemenpora diduga membuat laporan biaya penyelenggaraan program Gowes fiktif. Di mana laporan tersebut diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kemenpora masih menunggak pembayaran kepada pihak Nayaka senilai Rp 7 miliar. Padahal anggaran 2017 dan 2018 kan sudah turun. Lalu ke manaduitnya," tanya Aris

Dalam kasus ini, Poknas menuding Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta yang harus bertanggung jawab. Apalagi, menpora lama yakni Imam Nahrowi ikut terseret.[tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA