DBHCHT 2021, Bea Cukai Koordinasi Dengan Pemda

IN
Oleh inilahcom
Senin 01 Februari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Bea Cukai lakukan lakukan koordinasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun (DBHCHT) 2021 dengan instansi pemerintah di beberapa wilayah. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang dalam APBN dialokasikan kepada Daerah yang merupakan provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Koordinasi dilakukan untuk membahas pemanfaatan di tahun 2020 dan rencana pemanfaatan di tahun 2021.

Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY adakan kunjungan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menyatakan bahwa Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kanwil Bea Cukai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk bersama mengawal pemanfaatan DBH CHT ini agar sesuai peruntukannya" ujar Ganjar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, Padmoyo Tri Wikanto menjelaskan bahwa peran Bea Cukai di daerah dalam pemanfaatan DBH CHT ini di antaranya adalah mengintensifkan program sinergi antara Bea Cukai dengan Pemda untuk mensosialisasikan usaha maupun konsumsi di bidang cukai yang legal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sebagaimana yang telah terjalin selama ini. "Sehingga pemanfaatan DBHCHT ini dapat lebih efektif untuk program-program di bidang kesejahteraaan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum," ucapnya.

Masih di wilayah Jawa Tengah, Bea Cukai Semarang melakukan asistensi alokasi anggaran DBHCHT kepada Pemda Demak. Dalam kegiatan tersebut Bea Cukai Semarang berkoordinasi dengan Pemda Demak guna membahas DBHCHT serta Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Demak.

Di Provinsi Aceh, Bea Cukai Meulaboh menerima kunjungan dari Pemda Aceh Barat untuk mendiskusikan terkait pemanfaatan DBHCHT. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Eko Achmad Santoso, menyatakan "Sejak tahun 2020, setiap kantor Bea Cukai harus melakukan penilaian atas pemanfaatan DBHCHT setiap Pemda yang masuk wilayah kerja masing-masing kantor," ungkap Eko.

Penilaian pemanfaatan DBCHT merupakan salah satu dasar perhitungan alokasi DBHCHT yang akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Sementara itu, Bea Cukai Pasuruan menyelenggarakan FGD DBHCGT Tahun 2021 dengan mengundang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Pasuruan, dan Pemkab Pasuruan.

Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, Hannan Budiharto menyatakan bahwa, "tujuan pelaksanaan FGD ini adalah untuk menyinergikan persepsi dan program kerja di bidang DBHCHT antara pemerintah daerah dan Bea Cukai Pasuruan sehingga DBHCHT dapat digunakan secara efektif dan efisien," ungkap Hannan. Sebelumnya secara internal, Bea Cukai Pasuruan juga ikut terlibat dalam pelaksanaan FGD yang diselenggarakan Bea Cukai Wilayah Jawa Timur I untuk menyamakan persepsi pemanfaatan DBHCHT.

Untuk menindaklanjuti koordinasi internal tersebut, Bea Cukai Pasuruan juga mengadakan FGD bersama Pemkot Pasuruan dan Pemkab Pasuruan untuk berkoordinasi lebih terkait pemanfaatan DBHCHT 2021. Tujuan FGD ini ini adalah untuk merinci sekaligus mendiskusikan program kerja di bidang penegakan hukum yang diamanatkan pada peraturan terkait DBHCHT agar dapat diimplementasikan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut Bea Cukai Pasuruan juga memaparkan hasil koordinasi Bea Cukai dan Pemerintah daerah terkait penggunaan DBHCHT di tahun 2020 serta pemaparan strategi pemberantasan barang kena cukai ilegal.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA