INILAHCOM, Singapura - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras penahanan terhadap Aung San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik oleh Militer Myanmar.

"Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, dikutip Reuters
Minggu (31/1/2021) waktu New York, AS, atau Senin waktu Myanmar.

"Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental."

Pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin (1/2/2021) tepat setelah melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan. Hal dilakukan mereka  untuk merespons kecurangan pemilu tahun lalu.

Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Sementara itu, Singapura menanggapi kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.

"Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel.

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan