DPR Minta Bank Mandiri Buka 3 Debitur High Risk

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 06 Februari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Di tengah seretnya perekonomian 2020 karena pandemi COVID-19, perbankan pelat merah diingatkan agar waspada kredit bermasalah alias macet (Non Performing Loan/NPL).

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatakan, program restrukturisasi kredit bukan berarti membebaskan debitur dari kewajibannya. Namun, hanya memberikan pelonggaran bagi debitur untuk menunda pembayaran cicilan kreditnya hingga perekonomian membaik nantinya.

"Pertanyaan saya, kalau tidak ada program restrukturisasi kira-kira kita punya NPL bisa sampai berapa persen? Kalau sekarang masih bagus di bawah 5 persen buat 2 bank ini (Mandiri dan BNI), kalau tidak ada program restrukturisasi, NPL-nya berapa persen," ujarnya.

Menurutnya, informasi tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan rasio NPL apabila nantinya pemerintah menghentikan program restrukturisasi kredit. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2022 mendatang.

Pertimbangannya, kata politisi senior Golkar ini, tidak semua industri berjalan baik setelah mengikuti program restrukturisasi kredit tersebut. "Jadi, saat nanti pemerintah mengatakan tidak ada lagi program restrukturisasi, kita semua tidak kaget tiba-tiba 2 bank ini, NPL melonjak ke atas karena banyak juga industri, meskipun sudah diberikan restrukturisasi tidak serta merta operasional jalan dengan baik akibat demand yang tidak naik," jelasnya.

Mekeng juga meminta bank BUMN tersebut terbuka mengenai debitur terdampak pandemi COVID-19 dan debitur yang menunggak pembayaran kredit sejak lama. Ia juga meminta bank terbuka mengenai kontribusi para debitur macet itu terhadap NPL perusahaan.

"Harus dijelaskan NPL ini berapa persen dari buku lama. Buku lama ini juga harus di-treat tersendiri supaya fair ada nasabah memang karena masalah pandemi kena goyangan dan dapat program restrukturisasi, atau ada yang puluhan tahun di situ saja, itu tidak boleh masuk di situ, harus tersendiri karena ada pandemi atau tidak memang sudah babak belur," katanya.

Menurutnya, debitur tahunan tersebut membutuhkan tindakan khusus. Pasalnya, mereka menyebabkan kinerja bank BUMN tersebut tertekan. Terutama, apabila kinerja perusahaan memang sudah terpuruk, sehingga tidak mampu membayar kewajibannya.

"Ini kalau sudah bertahun-tahun, katakan sudah 10 tahun. Kita tahu di situ banyak yang besar-besar, yang tidak bisa diselesaikan. Ini membutuhkan pembicaraan yang spesifik tersendiri terhadap debitur-debitur yang membuat bank kita menjadi jelek," ucapnya.

Pandangan senada, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas mempertanyakan jumlah debitur yang terdampak pandemi COVID-19 dan debitur yang sudah bermasalah sebelum pandemi. "Ini saya khawatir, banyak perusahaan atau debitur yang sebetulnya sudah macet lama tapi mereka dapat berkah dari pandemi ini, dapat program restrukturisasi," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengungkap, ada tiga nasabah yang menjadi penyebab kenaikan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perseroan sepanjang 2020. Tercatat, NPL gross Bank Mandiri bertambah 0,76 persen dari 2,33 persen menjadi 3,09 persen secara konsolidasi.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, perseroan terpaksa menurunkan tingkat risiko kredit nasabah tersebut. Namun sayangnya seperti dikutip cnnindonesia, Darmawan tidak mengungkapkan secara gamblang tiga nasabah yang dimaksud tersebut.

"Kalau secara sektor, memang ada terkait dengan bukan sektornya bermasalah, tapi nasabah ini mungkin mendominasi. Sehingga ada tiga nasabah sebetulnya, yang kami lakukan downgrade NPL di 2020, yang menyebabkan dia (NPL gross Bank Mandiri) tumbuh," katanya.

Darmawan menyatakan, rasio NPL Bank Mandiri bisa lebih baik apabila mengeluarkan tiga nasabah tersebut. Ia pun siap membuka nama-nama nasabah tersebut secara detail kepada Komisi XI DPR secara tertutup. "Di luar tiga itu sebetulnya NPL kami mungkin lebih baik," ucapnya.

Ia memastikan nasabah yang sudah mengalami kesulitan dan memiliki tunggakan kepada perseroan sebelum pandemi COVID-19 tidak masuk dalam program restrukturisasi.

Dalam kesempatan itu, Darmawan mengungkapkan 9 persen dari debitur dalam program restrukturisasi masuk dalam kategori risiko tinggi atau high risk. Ini berdasarkan evaluasi berkala Bank Mandiri terhadap para debitur program restrukturisasi kredit. "Estimasi masih tetap sampai saat ini, kalau POJK (tentang restrukturisasi kredit) tidak diperpanjang, sekitar 9 persen-an itu akan jadi NPL," ucapnya.

Untuk mengantisipasi debitur high risk tersebut, ia menuturkan perseroan telah mempersiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 65 persen. Nantinya, Bank Mandiri akan menambah cadangan sebesar 35 persen untuk memenuhi total cadangan bagi debitur high risk tersebut.

"Kami harapkan terus turun, tidak tercapai 9 persen, karena secara bulanan teman-teman di lapangan lakukan push restrukturisasi review, didatangi usahanya, apakah perlu diperpanjang atau yang perlu dibantu, didukung dari Mandiri, sehingga potensi dari 9 persen akan downgrade bisa lebih kecil lagi," terangnya.

Sementara itu, sebanyak 65 persen dari debitur restrukturisasi tidak memperpanjang pinjamannya. Itu menandakan jika bisnis mereka mulai berjalan. Sedangkan, 25 persen debitur memilih untuk memperpanjang pelonggaran tersebut hingga Maret 2022 nanti sesuai dengan ketentuan OJK. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA