Akademisi dan Pakar Khawatirkan 'Kudeta' Demokrat

IN
Oleh inilahcom
Selasa 09 Februari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengundang keprihatinan sejumlah akademisi dan pengamat.

Mereka khawatir, kualitas demokrasi di Indonesia semakin tergelincir ke sistem otoritarianisme. Dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES, Dr Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES mengingatkan, upaya ambil alih paksa ini, patut menjadi perhatian bersama. Bisa jadi, bukan yang pertama kali.

"Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara," kata Wijayanto yang juga dosen Undip itu.

Dalam pandangan Made Supriatma, Visiting Fellow ISEAS Singapura, menyebut peristiwa pengambil alihan paksa parpol, merupakan persoalan political clique. Di mana, pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah. "Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan," kata dia.

Mantan Direktur LP3ES Suhardi Suryadi melihatnya dari sisi etika dan moral kekuasaan yang dilanggar. Dr Aisah Putri Budiarti, dari LIPI, memaparkan, baru pada era reformasi, terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi, tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan.

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik. Intervensi atas partai politik melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan atau sistem partai politik," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Syarwi Pangi Chaniago menyebutkan, upaya pengambilalihan paksa ini merupakan kerja demokrasi yang paling buruk. "Mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat-lah. Partai Demokrat menjadi sasaran," kata Pangi.

"Karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini yang paling dilirik rakyat. PKS sama-sama oposisi, tapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat kan sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, Makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi," imbuhnya.

Denny Charter dari lembaga survei Index Politica, menilai, upaya kudeta Demokrat yang gagal ini, malah menguntungkan Partai Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei (7/2/2021) yang menunjukkan PD memiliki elektabilitas 11,8%. "Demokrat ini akan diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif itu kan sudah terbentuk di Indonesia ini, jadi orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat. Efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan (elektabilitas) 1-2 persen," terangnya.[tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA