Menteri Sakti Ogah Nelayan Jadi Korban Rentenir

IN
Oleh inilahcom
Kamis 11 Februari 2021
share
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah nahkoda Sakti Wahyu Trenggono, berkomitmen untuk membantu nelayan kecil tifak terjebak kepada praktik rente alias rentenir.

Untuk itu, KKP terus mendorong peningkatan dukungan finansial untuk mengatasi persoalan rentenir yang kerap meminjamkan dana kepada nelayan. "Kami juga mendorong dukungan finansial bagi nelayan untuk mengurangi pinjaman ke rentenir atau tengkulak," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP, Sjarief Widjaja di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Menurut Sjarief, KKP mengacu kepada apa yang telah ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu mempersiapkan seluruh infrastruktur riset untuk mengarahkan kepada meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Dengan riset yang dilakukan KKP, ujar dia, ke depan diharapkan dapat dicari upaya untuk menekan biaya yang dibutuhkan nelayan dalam melaut sekaligus dalam waktu yang bersamaan juga menaikkan pendapatan mereka.

Terkait dengan akses finansial terhadap modal usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 telah mencapai Rp5,26 triliun.

Jumlah tersebut, lanjut Trenggono, disalurkan kepada 173.355 debitur dengan tingkat kredit bermasalaha atau NPL hanya 0,07 persen. Selama Januari 2021, KUR yang terealisasi sebesar Rp365,1 miliar untuk 10.213 debitur atau 11,06 persen dari target 2021 dalam RPJMN sebesar Rp3,3 triliun.

Selain itu, KKP menyatakan,salah satu fokus yang bakal dikerjakan pada tahun 2021 ini adalah membantu usaha perikanan skala mikro dan kecil terutama untuk mengatasi dampak pandemi.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Artati Widiarti menyatakan perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berskala mikro dan kecil memegang peranan penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Rencananya, pada 2021, PDSPKP KKP akan menyerahkan bantuan 300 chest freezer dan 228 peralatan pengolahan kepada UPI berskala mikro kecil.

Di bidang ekonomi misalnya, UPI mikro kecil menjadi pendorong ekonomi kerakyatan karena dari sisi jumlahnya mendominasi yaitu sebanyak 62.389 unit. "Mayoritas UPI di Indonesia, sekitar 98 persen, merupakan UPI mikro kecil yang lokasinya banyak berada di pedesaan dan daerah pesisir," jelas Artati.

Dari sisi ketahanan pangan, menurut dia, UPI berskala mikro dan kecil dinilai memegang peran kunci karena sebagian besar produk perikanan yang dikonsumsi di dalam negeri dihasilkan oleh mereka.

Ia mengungkapkan, produksi UPI mikro kecil memang ditujukan untuk pasar domestik, berbeda dengan UPI menengah besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor. "Ini menunjukkan bahwa produk olahan UPI mikro kecil menjadi penyumbang kebutuhan protein ikan bagi masyarakat Indonesia," ucapnya. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA