Rugikan Wong Cilik, Kamrussamad:Setop Holding UMKM

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 13 Februari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pembentukan holding Pembiayaan UMKM, yakni menggabungkan BRI sebagai induk dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero/PNM) dan PT Pegadaian (Persero), dipertanyakan.

Karena, menurut vokalis Komisi XI DPR Kamrussamad, bisnis model dan segmentasi nasabah dari ketiga BUMN tersebut, berbeda. "Kita sangat khawatir BRI sebagai Perusahaan Terbuka, negara hanya memiliki 53% saham selebihnya adalah Publik termasuk pihak asing di dalamnya. Bagaimana nasib program Mekaar, Ulamm dan Ultra Mikro lainnya. Yang selama ini tidak dijangkau fasilitas perbankan. Dan, mereka mendapatkan pembiayaan dari PNM," papar Kamrussamad di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Seharusnya, lanjut politisi Gerindra ini, PNM dan Pegadaiaan, difokuskan kepada transformasi sistem digital dan perluasan jangkauan layanan ultra mikro kepada warga yang tidak memiliki rekening bank, tidak bisa baca tulis alias buta huruf. Kaum wong cilik itu diberikan edukasi dan literasi akses pembiayaan.

Saat ini, lanjut Kamrussamad, BRI hanya memiliki lebih kurang 1 juta nasabah UMKM. Jauh di bawah PNM yang menaungi 8 juta nasabah ultra mikro berbasis kelompok. Kalau dileburkan maka akan mendistorsi misi dan visi kehadiran PNM.

"Kita sudah ingatkan menteri keuangan agar menunda rencana pembentukan Holding tersebut. Agar memiliki kesempatan untuk mengkaji lebih mendalam dampak terhadap akses pembiayaan bagi ultra mikro," papar founder KAHMIPreneur ini saat rapat kerja komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, dia mememinta Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait pembentukan holding ultra mikro, serta Key Perfomance Indicators (KPI) yang meliputi: peningkatan profitabilitas; efisiensi bisnis; sinergitas BUMN; penurunan cost of fund; penciptaan lapangan pekerjaan; kemudahan akses layanan keuangan; target capaian kinerja keuangan holding dan anak perusahaan. "Kita minta semuanya bisa kami pelajari sebelum diputuskan lebih jauh (holding). Ini penting untuk menjaga iklim usaha yang kondusif," paparnya.

Selanjutnya dia berharap Sri Mulyani berani menyampaikan secara obyektif kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar menghentikan kerja Komite Privatisasi BUMN. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA