Pakar: Laporan Keuangan Gowes Kemenpora kok Lama?

IN
Oleh inilahcom
Rabu 17 Februari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Lambannya perbaikan laporan pertanggung jawaban program Gowes Pesona Nusantara (GPN) Kemenpora tahun 2017 dan 2018, mencurigakan. Boleh jadi ada masalah serius dalam penggunan anggarannya.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/2/2021), pengamat hukum dan ekonomi, Suyanto Londrang menegaskan, laporan pertanggung jawaban program Gowes Kemenpora tahun anggaran 2018 dan 2018, seharusnya sudah rampung digarap BPK. Namun beredar informasi, laporannya masih diperbaiki internal Kemenpora. Jadi, saat ini, BPK masih menunggu revisinya.

"Ini kan masalahnya sederhana. BPK pasti berikan petunjuk, apa saja yang kurang. Nah, kenyataannya kok sampai saat ini, belum rampung. Hal inilah melahirkan kecurigaan. Ini ada apa? masalahnya di mana? Jangan-jangan ada masalah serius. Misalnya, pelanggaran pidana. Dugaan korupsi atau gratifikasi, misalnya," tuturnya.

Apalagi, berdasarkan informasi yang beredar di kalangan media, penggunaan anggaran GPN tahun 2017 dan 2018, memang menyisakan masalah. Bahkan ada dugaan gratifikasi hampir Rp1,5 miliar untuk Imam Nahrowi yang menjabat Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) kala itu.

Selain itu, ada kekurangan pembayaran dari Kemenpora kepada pihak swasta selaku penyelenggara kegiatan, senilai Rp7 miliar. "Masalah ini perlu diseriusi. Bagaimana mungkin tahun anggaran sudah berlalu tapi masih ada yang belum beres. Berarti memang ada masalah kan," ungkapnya.

Masalah ini, lanjut Suyanto, membuktikan bahwa tata kelola di kementerian dan lembaga negara, perlu perbaikan. Dalam hal ini, BPK selaku auditor pelat merah, perlu lebih menegakkan aturan. "Kalau memang ada masalah, BPK sebaiknya bongkar saja. Karena, setiap rupiah anggaran keluar itu harus jelas pertanggung-jawabannya. Karena itu menyangkut duit rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Kemenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto membenarkan bahwa laporan terkait penggunaan anggaran program Gowes 2017 dan 2018, masih diperbaiki internalnya.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang memberikan beberapa hal yang harus diperbaiki dalam laporan gowes tersebut. Sekarang sedang diperbaiki dan dilengkapi laporan tersebut," kata Gatot dikutip dari rm.id, Kamis (28/1/2021).

Ditanya soal laporan yang belum diselesaikan dalam program Gowes, Gatot berkilah Ia tidak tau karena program itu dikerjakan di bawah komando Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta. "Prinsipnya, program unggulan Kemenpora ini sangat positif dan pelaksanaannya sudah sesuai aturan. Sayangnya, tahun ini program Gowes tidak lagi dilanjutkan," kata Gatot.

Presiden Perserikatan Organisasi Kepemudaaan Nasional (Poknas) M Aris Mandji membeberkan tiga poin penting terkait dugaan penyelewengan dana Program Gowes Kemenpora tahun 2017 dan 2018 yang dianggarkan masing-masing Rp 50 miliar.

Pertama, kata Aris, PT Daya Kreasi Komunika (Nayaka Group) selaku rekanan Kemenpora harus menalangi dana jatah fee menteri senilai 6% dari nilai proyek. "Angkanya hampir Rp 1,5 miliar. Itu berdasarkan data yang kami pelajari," papar Arman, sapaan akrabnya.

Kedua, lanjutnya, Kemenpora diduga membuat laporan biaya penyelenggaraan program Gowes fiktif. Di mana laporan tersebut diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kemenpora masih menunggak pembayaran kepada pihak Nayaka senilai Rp 7 miliar. Padahal anggaran 2017 dan 2018 kan sudah turun. Lalu ke mana duitnya," tanya Aris

Dalam kasus ini, Poknas menuding Deputi III Kemenpora, Raden Isnanta yang harus bertanggung jawab. Apalagi, menpora lama yakni Imam Nahrowi ikut terseret dalam pusaran masalah.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA