Tim Kajian UU ITE Resmi Dibentuk, Kerja Tiga Bulan

IN
Oleh inilahcom
Senin 22 Februari 2021
share
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD

INILAHCOM, Jakarta - Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), resmi dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Ini tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 yang ditandatangani di Jakarta, Senin (22/2/2021). Tim Kajian UU ITE ini memiliki waktu kerja tiga bulan hingga 22 Mei 2021, guna menentukan perlu atau tidaknya revisi UU ITE.


Mahfud menyampaikan, ada tiga kementerian yang tergabung dalam tim kajian UU ITE. Yakni, Kemenko Polhukam, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Tugasnya fokus mengkaji pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet.

"Hari ini saya menyampaikan bahwa tiga kementerian, tentunya melibatkan kementerian dan lembaga pendukung, secara resmi mengumumkan follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum dalam Rapimnas TNI-Polri lalu, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian-kajian terhadap UU ITE," kata Mahfud pada konferensi pers yang disiarkan virtual, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Susunan Tim Kajian UU ITE ini sebagai berikut. Pengarah Tim Kajian UU ITE terdiri dari Menko Polhukam Mahfud Md, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Tim pelaksana UU ITE dikomandoi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo. Tim pelaksana dibagi menjadi dua, yakni Sub Tim I (Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE) dan Sub Tim II (Tim Telaah Substansi UU ITE).

Ketua Sub Tim I yakni Staf Ahli bidang Hukum Kominfo, Prof Henri Subiakto. Sub Tim I bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal di UU ITE yang kerap dinilai multitafsir atau karet.

Sementara Sub Tim II dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Prof Widodo Ekatjahjana. Sub Tim II bertugas menelaah beberapa pasal di UU ITE yang dianggap multitafir dan menentukan apakah perlu revisi atau tidak.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA