KPK Soal Nihil Nama Ihsan Yunus Dalam Dakwaan

IN
Oleh inilahcom
Jumat 26 Februari 2021
share
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

INILAHCOM, Jakarta - Nama politikus PDIP Ihsan Yunus, dikabarkan tidak ada dalam dakwaan dua terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Yakni, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Ini kemudian ditanggapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK tentu disusun berdasarkan fakta-fakta rangkaian perbuatan para tersangka yang diperoleh dari keterangan pemeriksaan saksi-saksi pada proses penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Ali menjelaskan, dalam berkas perkara terdakwa Harry dan Ardian, Ihsan Yunus kala itu belum diperiksa oleh tim penyidik. Ia baru diperiksa KPK pada Kamis (25/2) sebagai saksi untuk tersangka penerima suap kasus tersebut, yaitu Juliari dan kawan-kawan.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemeriksaan saksi saat itu tentu diprioritaskan dan fokus pada kebutuhan penyidikan dalam pembuktian unsur pasal sangkaan para tersangka pemberi suap yang telah ditetapkan dari hasil tangkap tangan.

"Keterbatasan waktu yang dibutuhkan sesuai ketentuan undang-undang dalam penyelesaian berkas perkara para tersangka selaku pemberi suap yang hanya 60 hari tentu juga menjadi pertimbangan tim penyidik dalam mengumpulkan bukti sangkaan terhadap para tersangka tersebut," tuturnya.

KPK pun mengajak masyarakat termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengikuti, mencermati, dan mengawasi setiap proses persidangan yang terbuka untuk umum sehingga dapat memahami konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap.

"Kami tegaskan, KPK sebagai penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum. Bukan atas dasar asumsi dan persepsi apalagi desakan pihak lain," ucapnya.


Sebelumnya, ICW mempertanyakan tidak ada nama Ihsan Yunus dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK dalam perkara dugaan suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial tersebut. Hal itu dinilai janggal
sebab dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, nama tersebut sudah muncul. Atas hal tersebut, ICW juga meminta Dewan Pengawas KPK segera memanggil Pimpinan KPK. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA