MAKI-KY Soroti Sidang Dugaan Mafia Tanah di Cakung

IN
Oleh inilahcom
Minggu 28 Februari 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai aparat penegak hukum belum menunjukan ketegasannya dalam menindak para mafia tanah di Indonesia. Salah satu contohnya penanganan kasus mafia tanah di Cakung, Jakarta Timur.

"Belum ada ketegasan. Kalau ada yang divonis bebas, jaksa mesti kasasi," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Karena itu, dia menyarankan, penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Timur harus menjadi contoh agar penanganan kasus tanah di Indonesia bisa membaik. Dia menyerukan agar semua pihak mengawasi jalannya persidangan kasus ini.

Terhadap kasus ini, Komisioner Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai mengatakan pihaknya tentu akan memberikan atensi terhadap kasus-kasus yang menjadi prioritas aparat penegak hukum, termasuk upaya memberantas mafia pertanahan. Namun, Komisi Yudisial juga memiliki keterbatasan untuk mengawasi semua persidangan.

"Jika memang ada kasus-kasus yang urgent untuk diawasi, masyarakat bisa mengajukan permintaan kepada KY untuk memantau jalannya persidangan kasus tersebut," katanya.

Sementara itu Kejaksaan berharap majelis hakim mengamini tuntutan JPU selama 1,5 tahun kepada terdakwa Ahmad Djufri, tak seperti pada terdakwa Paryoto, dengan vonis bebas.

"Ya harapan sependapat dengan (tuntutan) jaksa. Jaksa menuntut terdakwa 1 tahun 6 bulan. Tapi itu kan semua bagaimana hakim," kata Kepala Seksie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Ahmad Fuady.

Menurut dia, jaksa menuntut Djufri sama dengan terdakwa Paryoto yang merupakan juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, kata dia, majelis hakim telah membebaskan Paryoto dari segala hukuman.

Terhadap vonis ini, Fuady mengatakan jaksa langsung mengajukan kasasi atas putusan bebas Paryoto ke Mahkamah Agung. Setelah itu, jaksa menunggu putusan dari hakim Mahkamah Agung atas kasasi tersebut.

Sementara, terhadap tersangka lainnya dalam kasus sama yakni Benny Tabalujan, Kejaksaan menyerahkan sepenuhnya kepada Polri yang kini menetapkannya sebagai DPO.

Menanggapi kasus ini, Agus Muldya Sekjen Forum Korban Mafia Tanah menjelaskan banyaknya persoalan mafia tanah, bahkan para korban yang diadvokasinya ada yang memperjuangkan tanah mulai 20 tahunan, 31 tahun, dan lebih dari 50 tahun.

Beberapa korban dengan modus sertifikat tanah asli yang objeknya berbeda lokasi alias error in object. "Suratnya asli, kita kalah di pengadilan, padahal objeknya beda, tanahnya bukan di lokasi yang bermasalah itu," tuturnya. [ton]

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA