KNPI Dampingi Pemilik Tanah Ulayat dari 4 Kaum

IN
Oleh inilahcom
Selasa 02 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Tim Hukum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) saat ini sedang melakukan pendampingan dan mengadvokasi pemilik tanah ulayat dari 4 kaum Datuk Ninik Mamak di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat.

Selain membela hak-hak perdatanya, tim hukum juga melakukan pendampingan atas 4 (empat) penduduk dari kaum mereka yang dijadikan tersangka oleh Polres Pasaman Barat, dengan dalil melanggar Pasal 55 dan Pasal 107 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pada suatu aksi berdemo di tanah ulayatnya sendiri yaitu perkebunan kelapa sawit seluas 320 hektar, dan berkas pemeriksaan yang katanya sudah P21, akan di serahkan ke Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, sesegera mungkin.

"Padahal, demonstrasi tutup jalan tersebut dilakukan salah satunya untuk menghentikan kegiatan perkebunan panen di Hutan Lindung, dan Polda Sumatera Barat sudah melakukan penyelidikan dan membenarkan lokasi kebun lebih kurang 75 hektar ada di Hutan Lindung, dan telah di panen berpuluh tahun oleh Perusahaan," ujar Ketua DPP KNPI Haris Pertama, Selasa (2/3/2021).

Untuk menjadi catatan, bahwa pada saat berdemo, pemilik tanah ulayat tidak membawa atau mengambil kelapa sawit satu kilo pun. Kegiatan tersebut murni demonstrasi agar tanah ulayat mereka tidak dijadikan jalan untuk praktek-praktek pelangaran di hutan lindung. Dan, itu jalan merupakan milik tanah ulayat.


" Bayangkan, perusahaan yang hanya punya Izin Usaha Perkebunan tapi tanpa Hak Guna Usaha, bisa tetap beroperasi bertahun- tahun lamanya, dan lalu mempunyai legal standing untuk melaporkan pemilik tanah ulayat yang berdemo menutup jalan yang memang secara fakta dokumen pengembalian jalan dari perusahaan kayu yang dulu membuat jalan perkebunan, adalah milik masyarakat adat dari 4 kaum Datuk,"ungkapnya.


Haris menambahkan, bahwa sebelum laporan polisi yang dibuat di September 2020, masyarakat adat sebenarnya pada tanggal 28 Agustus 2020 sudah mendatangi Polres Pasaman Barat untuk melaporkan tindak pidana terkait Penjarahan Hutan Lindung dan Penipuan Hak Atas Adat. Namun laporan tersebut diterima hanya dengan bentuk Laporan Pengaduan bukan Laporan Polisi.


"Ada 4 butir pengaduan yang sangat penting. Namun saat ini Laporan Pengaduan tersebut mandeg. Bahkan masyarakat harus buat Laporan Polisi di Polda pada tanggal 8 September 2020 tentang hutan lindung, baru kemudian turun tim penyidik Polda ke lokasi, dan terbukti area kebun ada di hutan lindung sekitar 75 hektar,"ungkap Haris.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA