Ada Suap di DJP, Tercorenglah Wajah Sri Mulyani

IN
Oleh inilahcom
Rabu 03 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Saat ini, KPK tengah membidik dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari wajib pajak perusahaan. Ini tamparan keras untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Atas perkembangan ini, Sri Mulyani menggelar konferensi pers virtual, Rabu (3/3/2021). Dirinya bertekad untuk membongkar dugaan suap yang menyeret anak buahnya di DJP. Kasus tersebut terungkap dari laporan masyarakat ke Unit Kepatuhan Kementerian Keuangan pada awal 2020. "Pengaduannya pada awal 2020 yang kemudian dilakukan tindakan di unit kepatuhan internal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Sri Mulyani.

Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan, dugaan suap tersebut kini sedang tahap penyidikan oleh KPK dengan azas praduga tak bersalah. Pegawai DJP yang diduga menerima suap kini sudah dibebastugaskan dari jabatannya karena melakukan pengunduran diri. "Saat ini tengah diproses dari sisi administrasi ASN-nya," imbuhnya.

Ani menekankan Kemenkeu tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan suap atau korupsi di lingkungan kementerian, baik di DJP maupun direktorat lain. Sebab, korupsi secara jelas melanggar kode etik kepegawaian di Kemenkeu.

Selain itu, baginya, kasus suap atau korupsi merupakan sebuah pengkhianatan. Apalagi, kasus ini dilakukan oleh pegawai DJP yang seharusnya bekerja keras mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. "Penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara," katanya.

Toleransi Sri Mulyani semakin pudar, lantaran kasus muncul pada saat pemerintah tengah berusaha keras mengatasi dampak pandemi virus corona atau covid-19, di mana seharusnya dibutuhkan penerimaan negara yang besar untuk menutup kebutuhan belanja penanganan pandemi.

"Penerimaan seharusnya terus diupayakan sehingga kita mampu mendukung masyarakat di dalam menghadapi covid dan mendukung dunia usaha untuk pulih kembali. Ini merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua," tuturnya.

Selanjutnya, dia mengingatkan keluarga besar DJP, serta direktorat lain di bawah Kementerian Keuangan, agar tidak tergoda dengan suap. Selain itu, pengawasan internal harus ditingkatkan.
"Saya minta kepada Inspektorat Jenderal serta Unit Kepatuhan Internal agar terus memperbaiki dan me-review dan meningkatkan integritas yang merupakan poros penting dalam tata kelola Kemenkeu," katanya.

Dia memastikan, Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan kasus dugaan suap ini dan juga mencegah kasus-kasus serupa ke depannya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga sempat memberi semangat kepada DJP agar tidak ragu mengerjakan tugasnya dalam mengumpulkan penerimaan pajak di tengah munculnya kasus ini. Apalagi saat ini, DJP sedang sibuk menerima laporan SPT Tahunan dari wajib pajak.

Masa pelaporan SPT sendiri akan berakhir pada bulan ini untuk WP orang pribadi dan berakhir pada April 2021 untuk WP badan. "Ini adalah bulan-bulan yang sangat sibuk dan sangat penting," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah mengumumkan ada dugaan suap pajak dari wajib pajak ke pemeriksa dengan nilai miliaran rupiah di DJP Kemenkeu, namun belum bisa diungkap siapa tersangkanya lantaran proses penyidikan masih berlangsung. KPK telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini dengan bekerja sama Kementerian Keuangan. "Nanti kalau sudah alat buktinya cukup, tentu akan kita ekspose," kata Alex.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA