Pengamat: KLB Ilegal Intervensi Agenda Lebih Besar

IN
Oleh inilahcom
Jumat 05 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta Pengamat politik Ubedilah Badrun menyebut, ada dugaan agenda tertentu dibalik manuver sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk melakukan kongres luar biasa (KLB).


"Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB illegal oleh mantan-mantan kader Demokrat walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal," kata Ubedilah kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Diduga ada upaya melemahkan oposisi untuk memuluskan sejumlah agenda politik besar.

"Yang jelas, ini terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September lalu," ujarnya.

Menurutnya ada aktor intelektual dibalik manuver para kader Demokrat. "Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kesediaan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait kisruh Demokrat.Padahal lanjutnya, Presiden sudah menyatakan tidak ikut campur dalam kisruh internal Demokrat.

"Sebagai orang dekat Presiden, pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini," kata Ubedillah.

Ubedilah menilai, kisruh partai Demokrat tidak lepas dari rezim untuk melemahkan oposisi dan terkait Pemilu 2024.

"Pola politik elit yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi" pungkas Ubedilah.

Senada dengan Ubedilah, Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting mengatakan, ada pihak yang sangan diuntungkan dengan kisruh partai besutan SBY ini.

"Dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024," katanya.

Pangi mengingatkan bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala KSP Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat. "Jika memang pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini," tandas Pangi.

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA