Buntut Investasi Miras, JoMan Kritik Bahlil-Lutfi

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 06 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka investasi minuman keras (miras), yang akhirnya dianulir, berbuntut panjang. Muncul desakan pencopotan dua pembantu presiden. Siapa dia?

Relawan Jokowi Mania (JoMan) mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi terkait investasi miras dan investasi asing.

Joman menilai, kedua pejabat negara itu, telah menjerumuskan Presiden Jokowi. Tidak cukup evaluasi, kalau perlu dicopot. "Niat boleh baik, hanya saja efeknya bisa bola liar. Apa tidak bisa mencari investasi asing di sektor lain yang lebih baik," kata Ketua Joman, Imanuel Ebenezer, Jumat (5/3/2021).

Noel sapaan akrabnya, menilai, seharusnya presentasi investasi miras disampaikan secara terbuka kepada presiden. Termasuk efek sosial-politiknya. Jadi, bukan saja soal analisa ekonominya saja, yang belum tentu juga memberikan manfaat besar untuk negara dan rakyat Indonesia.

"Selain itu, lembaga Sesneg juga harusnya memfilter adminitrasi surat-surat yang hendak ditandatangani Presiden. Beri dong pertimbangan ke Presiden. Mana yang bisa bahaya atau merugikan Presiden," katanya.

Noel juga menyoroti soal aduan Menteri Perdagangan M. Luthfie soal barang asing di e-commercial. "Lha hari ini kan kita sedang shifting, pembeli dan penjual ada dimana saja. Orang Indonesia jualan kaos online bisa tembus ke New York, Paris bahkan Moscow. Begitu juga sebaliknya orang Eropa bisa jualan parfum online dibeli warga Jakarta. Itulah globalisasi e-commercial," tandas aktivis 98 ini.

Karena itu, harusnya Menteri Perdagangan tidak anti asing. Lebih bagus, negara memproteksi para penjual online dalam negeri. "Skemanya bisa pajak atau promosi. Kalau Mendag anti barang asing, bagaimana nanti kemitraan Indonesia dengan negara asing," kata Noel.

Terakhir, Noel meyakini, pernyataan Presiden Jokowi yang membenci barang asing, merupakan bagian dari upaya mengerek naik kesejahteraan para produsen lokal, atau UMKM. "Jangan biarkan menteri dan pejabat negara menjerumuskan Presiden dalam kesesatan politik murahan," kata Noel. [ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA