Moeldoko Dinilai Punya Hak Politik Pimpin Demokrat

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 06 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat pokitik Ninoy Karundeng mengatakan kepemimpinan keluarga di Partai Demokrat sudah selesai dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru./strong>


"Selesai. Game over. Itulah istilah para gamers. Itu pulalah istilah paling tepat untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukan Anas Urbaningrum, bukan Antasari Azhar, tidak juga Muhammad Nazaruddin, ternyata para kader Partai Demokrat sendiri yang mengakhiri kiprah politik SBY, dengan Moeldoko diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. SBY menempatkan partai sebagai alat untuk menggenggam kekuasaan, kini kekuasaan itu serasa hilang beralih ke Moeldoko," kata Ninoy Karundeng, yang aktif sebagai pengamat politik dan pegiat media dan media sosial di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

SBY bereaksi keras dengan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Moeldoko. SBY lanjutnya, mengaitkan dipilihnya Moeldoko oleh kader Demokrat karena jabatannya sebagai Kepala Staff Kepresidenan (KSP). SBY bahkan menyesal pernah memilih Moeldoko menjadi Panglima TNI.

"Moeldoko diminta oleh kader Demokrat di KLB Deli Serdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sebagai warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih, bukan karena jabatannya sebagai Kepala KSP," lanjut dia.

Terkait jabatan Moeldoko selama menjadi Panglima TNI, Ninoy mengatakan, Moeldoko tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, dan menjadi Panglima TNI yang amanah. Moeldoko lanjutnya, mengamankan pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"SBY menunjukkan sifat aslinya cengeng dalam berpolitik, dia seakan menelikung Megawati Soekarno Putri dalam perebutan kursi Presiden ketika menjabat sebagai Menko Polhukam," sebut Ninoy.

Pernyataan yang mengungkit keputusan pernah mengangkat Moeldoko sebagai Panglima TNI menurutnya tidak pada tempatnya. Termasuk pilihan Moeldoko menerima jabatan Ketum Partai Demokrat.

"Justru pernyataan SBY yang mendeskreditkan dirinya sendiri. Sebaliknya Moeldoko pun tidak mengomentari serangan SBY yang menunjukkan kematangan Ketua Umum HKTI tersebut," jelas Ninoy.

"Pilihan kader Demokrat meminta Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah upaya untuk menyelamatkan partai yang kehilangan arah dan elektabilitasnya menurun di bawah kekuasaan Dinasti SBY. Para kader sadar Demokrat menjadi alat politik kekuasan SBY yang berpotensi ditinggalkan oleh rakyat," pungkas Ninoy.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA