Putusan Sengketa Pilkada, 396 Personel Disiagakan

IN
Oleh inilahcom
Kamis 18 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Aparat gabungan TNI-Polri menggelar apel pengamanan sidang putusan permohonan sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

"Kami turunkan 396 personel untuk mengamankan sidang di Mahkamah Konstitusi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021).


Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutus 10 permohonan dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Kamis (18/3/2021). Yakni perselisihan hasil pemilihan Bupati Belu, Bupati Kotabaru, Bupati Pesisir Barat, Bupati Bandung, Bupati Nias Selatan, Bupati Kabupaten Samosir, Bupati Kabupaten Malaka, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bupati Kabupaten Karimun dan Bupati Kabupaten Sumbawa.


Dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur seluruhnya digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Tanah Air belum melandai.


Jadwal sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung 18, 19 dan 22 Maret 2021 di ruang sidang pleno Gedung 1 MK.


Sebelumnya diberitakan, sebanyak 32 perkara sengketa Pilkada 2020 akan berlanjut ke tahapan pembuktian di MK.

MK memutuskan 100 perkara tidak akan lanjut ke tahap pembuktian sejak 15-17 Februari 2021. Dari 100 perkara tidak lanjut terdiri dari 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur, dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili. [wll]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA