Menkumham Didesak Keluarkan SK Demokrat Versi KLB

IN
Oleh inilahcom
Minggu 21 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) didesak mensahkan kepengurusan baru Partai Demokrat berdasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengangkat Moeldoko Sebagai Ketua Umum partai. Penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Sibolangit Deliserdang Sumatera Utara, 5 Maret 2021, dinilai telah memenuhi ketentuan hukum tentang Partai Politik.


Menurut Pakar Hukum Universitas Al Azhar, Prof. Dr. Agus Surono, jika penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut telah memenuhi mekanisme yang disepakati dalam forum tertinggi pengambilan keputusan dalam partai politik, maka Menkum HAM harus segera menerbitkan surat keputusan pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025.

"Maka Menteri Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025," kata Agus Surono dalam keterangannya.

Menurut Surono, Menkum HAM juga telah melakukan hal yang sama dalam kasus-kasus serupa yang terjadi di partai politik lain seperti PKB, Golkar, PKPI, PPP dan terakhir Kasus Partai Berkarya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA