Tak Hadir Pemeriksaan, KPK Ingatkan Rudy Hartono

IN
Oleh inilahcom
Selasa 23 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kepada pengusaha Rudy Hartono Iskandar dan istrinya Anja Runtuwene.

Keduanya tak hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi di kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.

"KPK kembali mengingatkan pada pihak-pihak yang dipanggil tim penyidik tersebut untuk kooperatif hadir sebagaimana jadwal yang telah ditentukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/3/2021).

Ali menegaskan, pihaknya akan memanggil ulang keduanya untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp100 miliar tersebut.

"Anja Runtunewe konfirmasi tidak hadir hari ini dan diagendakan pada Rabu besok," kata Fikri. Sementara Rudy akan dijadwal pada Kamis (25/3/2021).

Fikri menambahkan, saksi yang hadir dalam pemeriksaan ini ialah Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima Priya Santosa. Penyidik, kata Fikri, menggali pengetahuan saksi terkait kasus ini.

"Dikonfirmasi di antaranya terkait proses awal pengusulan pengadaan dan teknis penganggaran serta pembayaran tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur," kata Fikri.

Seperti diketahui, nama Rudy Hartono sudah tidak asing terkait makelar tanah di Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Rudy pernah terjerat kasus hukum lantaran menjual lahan yang merupakan aset Pemprov DKI Jakarta di Cengkareng Barat. Rudy selaku kuasa Toeti Noezlar Soekarno menjual lahan itu kepada Pemprov DKI saat era Basuki Tjahaja Purnama pada 2015.

Lahan seluas 4,6 hektar di Cengkareng Barat itu dibeli Rp 668 miliar. Kasus tersebut pernah dilaporkan oleh Pemprov DKI Jakarta ke Bareskrim Polri, tetapi mangkrak hingga saat ini. Di samping itu, Pemprov DKI juga mengajukan gugatan ke pengadilan, yang kini sudah inkrah dengan vonis kubu Toeti bersalah dan wajib mengembalikan uang penjualan lahan. Keputusan Pengadilan Tinggi itu tertuang dalam surat keputusan dengan nomor 35/PDT/2018/PT.DKI bertanggal 27 Maret 2018.

Untuk proses lahan Munjul di KPK, penyidik juga sudah memanggil Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene pada Senin (23/3). Namun, Anja mangkir dan meminta agenda ulang pemeriksaa pada hari ini.

Lembaga antirasuah itu mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur (Jaktim), Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Hanya saja, KPK belum dapat menyampaikan detail kasus yang tengah diusut, termasuk siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Dikabarkan bahwa Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA