https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   23 March 2021 - 23:59 wib

KPK Geledah Kantor Pusat Bank Panin, Ini Hasilnya

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat Bank Panin terkait penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Hari ini ,tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah DKI Jakarta yang bertempat di Kantor Pusat Bank Panin,Jakarta Pusat Penggeledahan dilakukan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.00 WIB," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

"Dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan  diantaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang terkait dengan perkara," ujar Ali tanpa merinci dokumen serta barang elektronik apa yang dimaksud.

Selanjutnya, tim penyidik akan menganalisis dan memverifikasi berbagai dokumen dan barang elektronik yang ditemukan, untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dari berkas penyidikan perkara dimaksud.

Hingga kini, KPK belum menyampaikan detail perkara menyusul kebijakan internal KPK. Ali mengatakan, publikasi perkara termasuk pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.
"Kami berharap rekan-rekan media memahami kebijakan ini dan memberikan waktu tim penyidik KPK menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," katanya.

Dia memastikan bahwa KPK akan memberitahukan kepada masyarakat dan tentang konstruksi perkara suap tersebut. Begitu juga dengan alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

Meski demikian, lembaga antirasuah itu telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) melakukan pencegahan perjalanan keluar negeri terhadap dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni APA dan DR.

Selain itu, imigrasi juga mencekal empat orang lainnya dengan inisial yakni RAR, AIM, VL dan AS. Pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadap beberapa pihak tersebut berlaku efektif selama 6 bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021 mendatang.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups
berita-headline

Viral

KPK Langsung Tahan Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) setel
berita-headline

Viral

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kemb
berita-headline

Viral

Foto Azis Syamsuddin Langsung Ditahan KPK Usai Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, langsung ditahan KPK usai menjala
berita-headline

Viral

Hasil OTT Kolaka Timur, Bupati dan Kepala BPBD Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur sebagai tersangka kas