Minta Audit BPK, DPR Kompak Kritisi Bos Bulog

IN
Oleh inilahcom
Jumat 26 Maret 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Politisi Senayan kompak mengkritisi kinerja Perum Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso, akrab disapa Buwas. Poinnya, Bulog dinilai gagal menyerap gabah petani dan menyalurkan beras.

Tentu saja, ketidakmampuan Bulog dalam menyerap gabah di tingkat petani, sangat mempengaruhi kesejahteraan petani lokal. Sementara, ketidakmampuan untuk menyalurkan cadangan beras berpotensi merugikan negara.

Atas dasar itu, DPR mendesak untuk segera dilakukan audit kinerja terhadap Perum Bulog. "Kita serahkan ke pemeriksaan BPK. Tapi memang semua BUMN kan memang harus diaudit," ujar anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, Kamis (25/3/2021).

Diungkapkan, Dirut Bulog di hadapan Komisi IV telah mengakui akan adanya potensi kerugian keuangan negara tersebut. Dan jumlahnya pun tidak sedikit.

Dia menyebut, jika ada 300 ribu ton beras yang gagal jual, kemudian harga per kilo sekitar Rp8.000, maka potensi kerugian sudah mencapai Rp2,4 triliun. "Makanya jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu bukan uang APBN, tapi utang bank dengan kredit komersial. Harus benar-benar dihitung dengan baik," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah dosa besar Bulog terhadap sektor pangan dalam negeri. Kegagalan Bulog menyerap gabah menjadikan para petani harus menjual hasilnya kepada para tengkulak. "Sehingga ada titik waktu bagi para petani kecil yang memiliki kekosongan keuangan, karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar," kata kader Partai Golkar ini.

Selain itu, lanjut mantan Bupati Purwakarta ini, daya serap Bulog juga tergolong rendah. Tak sampai di situ. Kerap kali harga beli Bulog juga lebih rendah dari tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram.

Bulog juga tidak mampu menjual beras ke pasaran. Alhasil, beras-beras yang tersimpan di dalam gudang mengalami penurunan mutu dan membusuk. Hal itu juga berbarengan dengan tidak adanya teknologi yang apik untuk menyimpan.

Dedi beranggapan, saat ini, Bulog dalam posisi yang membingungkan. Satu sisi tidak bisa membeli beras, di sisi lain tidak bisa menyalurkan beras. Sementara wacana impor beras terus bergulir. Bahkan, sampai dengan saat ini masih ada beras sisa impor tahun 2018 yang belum tersalurkan. "Beli tak bisa, jual juga nggak bisa. Andaikan bisa beli impor, setelah impor tak bisa jual juga," tandasnya.

Anggota Komisi VI DPR, Mukhtarudin menegaskan,persoalan pangan tidak bisa dianggap sepele. Wacana impor beras yang dilontarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentu bukan tanpa dasar dan perhitungan yang jelas. Salah satunya karena kinerja Bulog. "Bicara hulu misalnya, serapan Bulog rendah kok selama ini. Bicara hilirnya pun demikian, dimana harga jual Bulog kurang bagus. Stok beras saat ini 800 ribu ton, dimana 500 ribu tonnya saat ini cadangan, ditambah 300 ribu ton hasil import tahun 2018, tentunya mutu berasnya pun kurang baik. Sekali lagi soal impor beras itu baru sebatas rencana Kemendag yang melihat serapan Bulog yang rendah dan rencana itu kan sebagai antisipasi," tegasnya.

Mukhtarudin menilai, keberadaan Bulog selama ini kurang begitu maksimal soal urusan pangan ini. "Sampai Februari ini baru 35.000 ton beras yang mampu diserap Bulog, padahal target serapan tahun 2021 ini kan sebesar 1,5 juta ton. Bagaimana bisa mencapai itu kalau serapannya saja rendah. Bahkan, banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus," tegasnya.

Ombudsman RI juga menyoroti hal yang sama. Sebab ada stok beras yang tidak tersalurkan sehingga bisa menimbulkan kerugian negara. "Sebanyak 300-400 ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jika setengahnya saja tidak layak konsumsi maka negara berpotensi mengalami kerugian Rp1,25 triliun," ujar Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika.

Ditegaskan, Bulog memiliki kewajiban untuk menyerap beras dari petani. Namun demikian tidak memiliki kuasa untuk menjual kembali. "Ini beras turun mutu salah siapa? Ini beras ini didiemin busuk," terangnya

Sebaliknya, Dirut Bulog, Budi Waseso mengungkapkan kegalauan, karena saat ini Bulog tak lagi memiliki tugas untuk menyalurkan beras dalam bantuan sosial yang jumlahnya mencapai 2,6 juta per tahun. Akibatnya, Bulog kehilangan pasar dan menyimpan beras dalam waktu lama. Beras sisa impor tahun 2018 masih tersedia di gudang Bulog.

Buwas mengungkapkan, biaya penyerapan gabah beserta perawatannya menggunakan pinjaman kredit komersial dari perbankan. Biaya itu terus membengkak. Dia mengaku beras stok CBP yang tersimpan di gudang tak bisa leluasa digunakan oleh Bulog.

Saat ini, kata Buwas, ketersediaan beras tercukupi dari produksi dalam negeri. Dan, sejauh ini, Perum Bulog telah melakukan penyerapan gabah setara beras, sebanyak 902 ribu ton.pipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA