Reaksi Demokrat Moeldoko Usai Ditolak Kemenkumham

IN
Oleh inilahcom
Rabu 31 Maret 2021
share
Partai Demokrat kepemimpinan Moeldoko - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kepemimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems (SHE), mengatakan saat ini pokok penuntasan persoalan bukanlah di Kementrian Hukum dan HAM, melainkan di Pengadilan (PTUN).

Hal ini ditekankan usai Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan KLB Partai Demokrat Deli Serdang Tanggal 5 Maret 2021.


"Mau diterima ataupun ditolak sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai," kata SHE, dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).

SHE menekankan, pintu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih terbuka lebar bagi pihaknya untuk melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dan sebelum ada keputusan dari PTUN tidaklah elok bagi kubu yang telah menerima pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bertepuk dada.

"Apalagi fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran UU Partai Politik yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," tandasnya.


Ia menambahkan, pihaknya sangat menyadari bukan di Kementrian Hukum dan HAM medan pertarungan tersengit dan menentukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, melainkan medan pertarungan hukum terakhir dan paling menentukan itu ada di PTUN.


"Akhirnya, apapun keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM, kami tetap mengucapkan beribu terimakasih pada (khususnya) Pak Yasonna Laoly dan Pak Mahfud MD, meskipun kami harus tetap melanjutkan perjuangan hukum dan demokrasi ini ke PTUN," tandasnya. [wll]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA