Pemerintah tak Intervensi Internal Partai Demokrat

IN
Oleh inilahcom
Kamis 01 April 2021
share
Moeldoko ketika memberikan pidato politik usai ditetapkan menjadi Ketua Umum dalam KLB Partai Demokrat, di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

INILAHCOM, Jakarta - Objektivitas pemerintah Jokowi dalam kisruh internal Partai Demokrat jelas tergambar dari penolakan pemerintah untuk mensahkan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko.


Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (ATLAS), Miartiko Gea. Dia mengatakan, seiring objektivitas tersebut, seharusnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Bambang Widjojanto (BW) meminta maaf kepada pemerintah.

Pasalnya kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat dan pengacara partai berlambang mercy tersebut kerap menuding pemerintah.

"Jejak digitalnya masih jelas, gampang dilacak. AHY, baik sendiri-sendiri atau melalui BW sering menuding pemerintah, menyatakan ikut campur tangan, memecah belah partai politik, dan sebagainya dan sebagainya. Buktinya, ngapain harus campur tangan dan memecah belah kalau ujung-ujungnya menolak mengesahkan? Itu artinya jelas, pemerintah tidak pernah, dan tidak pernah ingin mencampuri urusan internal partai. Titik," kata Miartiko melalui keterangan yang diterima, Kamis (1/4/2021).

Pimpinan Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) tersebut menambahkan, sudah sepantasnya bila keduanya meminta maaf kepada pemerintah baik melalui pernyataan pers atau konferensi pers virtual.

"Persoalannya, beranikah keduanya dengan jantan mengakui kesalahan dengan menuding pemerintah dengan tudingan menohok? Itu pertanyaan besar masyarakat saat ini," ujar Miartiko.

Sementara itu, Saiful Huda, kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Medan menyatakan, selama ini pimpinan mereka, Moeldoko, telah difitnah oleh kubu lawan dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," kata Saiful.

Ia juga menegaskan bahwa masuknya Moeldoko ke dalam Partai Demokrat merupakan respons tulus sebagai panggilan jiwa untuk ikut memberikan yang terbia, bagi bangsa dan menjaga tegaknya NKRI.

"Kader-kader senior Partai Demokrat mendatangi, meminta dan meminang Bapak Moeldoko, tak lain untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari partai terbuka menjadi tertutup. Bapak Moeldoko bersedia menerima amanah sebagai ketua umum Partai Demokrat dengan segala resikonya, itu wujud nyata komitmen beliau dalam membela bangsa," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkumhan Yasonna Laoly menyatakan menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres Partai Demokrat Deli Serdang yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA