Kasus Olah Sampah

Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan di Kejari Manado

IN
Oleh inilahcom
Sabtu 03 April 2021
share
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Dr Sunarta SH MH - (Foto: Doc)

INILAHCOM, Jakarta - Tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengusut dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

"Lagi ditelaah," ujar Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Sunarta, menjawab pertanyaan wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (31/3/2021), terkait informasi yang menyebutkan adanya dugaan konspirasi antara oknum Kejari Manado dengan oknum Pemkot Manado dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan incinerator pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado senilai Rp10 miliar lebih tahun anggaran 2019.

Sementara Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Amir Yanto mengatakan pihaknya siap menindak lanjuti, jika dari eksaminasi oleh Pidsus ditemukan pelanggaran kode etik, khususnya dugaan penyalahgunaan wewenang.

"Tentu, kita tindak lanjuti, jika ditemukan pelanggaran kode etik, " ujar Amir yang juga Ketua II Satgas 53, secara terpisah. Namun, dia mengingatkan jika masalah itu terkait teknis penanganan perkara, maka hal itu masuk ranah pidsus (pidana khusus).

"Jika terkait teknis penanganan perkara, maka itu masuk ranah pidsus, " dia mengakhiri.

JAKSA AGUNG

Satgas 53 dibentuk oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin guna mewujudkan kejaksaan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi kejaksaan.

Tim ini terdiri dari 33 jaksa yang direkrut dari satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI dan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan RI.

Satgas 53 akan melakukan deteksi dini guna mencegah dan menghindarkan setiap personel kejaksaan dari perbuatan tercela dan yang dapat merugikan institusi setelah mendapatkan dan memperoleh informasi dari masyarakat.

"Tetapi untuk turun ke lapangan tidak selalu harus ada laporan, sumber lain pun bisa bila hasil telaahannya harus turun," kata Sunarta yang juga sebagai Ketua I Satgas 53 Kejaksaan RI.

Sebelumnya Prabowo, produsen dan pemilik barang berupa incinerator, didampingi kuasa hukumnya, Iqbal Daut Hutapea, mengungkapkan kepada wartawan banyaknya kejanggalan berbau kongkalikong bermunculan dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan incinerator yang sudah setahun disidik Kejari Kota Manado.

Pada Maret 2019, tutur Iqbal, Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado memerlukan alat pembakar sampah umum (mesin incinerator) 4 unit senilai Rp9,8 miliar dan 1 unit alat pembakar sampah medis (incinerator medis) senilai Rp990 juta yang menggunakan anggaran APBD Perubahan Kota Manado tahun anggaran 2019.

Prabowo selaku produsen dan pemilik barang berupa incinerator menggandeng PT Atakara Naratama Mitra sebagai pelaksana pengadaan barang incennerator umum sebanyak 4 unit dan CV Jaya Sakti menjadi pelaksana pengadaan 1 unit incinerator medis.

"Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :01/SPK/INCE-UMUM/D11/DLH/11/2019 untuk PT Atakara Naratama Mitra dan SPK Nomor: 01/SPK/INCE-MEDIS/D11/DLH/11/2019 untuk CV Jaya Sakti," kata Iqbal Daut Hutapea.

Setelah proyek itu selesai dikerjakan, ternyata Prabowo selaku pemilik barang dan produsen mesin incinerator baru menerima pembayaran Rp7 miliar dari PT Atakara Naratama Mitra padahal seharusnya membayar Rp8,8 miliar yang berarti masih ada kekurangan Rp1,8 miliar.

Begitupun dengan CV Jaya Sakti seharusnya membayar Rp800 juta ternyata baru membayar Rp100 juta yang berarti masih ada kekutrangan 700 juta.

"Hingga saat ini, baik PT Atakara Naratama Mitra maupun CV Jaya Sakti belum melunasinya dengan total Rp2,5 miliar lebih," ucap Iqbal Daut Hutapea.

Padahal, menurut Prabowo selaku produsen dan pemilik barang incinerator, pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado selaku pengguna anggaran mengaku sudah melakukan pembayaran 100 persen pada bulan Desember 2020.

Lantaran proyek pengadaan incenerator Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado APBD Perubahan tahun anggaran 2019 menjadi konsumsi publik, pihak Kejari Kota Manado akhirnya turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado selaku pengguna anggaran dan pihak-pihak yang terkait permasalahan lelang pengadaan incinerator tersebut.

Ironisnya, pihak Kejari Manado terkesan menjadikan pihak produsen dan pemilik barang incinerator sebagai pihak penyedia jasa atau sebagai pihak yang melaksanakan proyek pengadaan barang tersebut, padahal Prabowo sebagai produsen dan pemilik barang incinerator.

Seharusnya, kata Iqbal Daut Hutapea, pihak Kejari Kota Manado lebih tepat menjadikan pihak pelaksana pengadaan barang incinerator adalah PT Atakara Naratama Mitra dan CV Jaya Sakti serta oknum Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado yang bertanggung jawab sepenuhnya jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Pihak Prabowo selaku produsen dan pemilik barang incinerator adalah pihak yang secara jelas dan fakta sangat dirugikan oleh pihak kontraktor yang hingga saat ini belum melunasi pembayaran atas pembelian barang yang telah digunakan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado," tandas Iqbal Daut Hutapea. [yha]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA