Kasus Korupsi Tanah Munjul

KPK Usut Keterlibatan Pengusaha Rudy Hartono

IN
Oleh inilahcom
Rabu 07 April 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil dan memeriksa pengusaha Rudy Hartono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Penyidik KPK sebelumnya sudah mengagendakan dua kali pemeriksaan terhadap Rudy Hartono. Namun, yang bersangkutan mangkir dengan sejumlah dalih. Terkait hal itu, Karyoto memastikan pihaknya akan memanggil ulang Rudy Hartono.

"Kalau tidak datang akan kami panggil lagi, aturan KUHP seperti itu," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di markas KPK,
Selasa (6/4/2021).

Tak hanya itu, KPK kata Karyoto, juga bakal berkoordinasi dengan Polri terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah yang dilakukan Pemprov DKI di Cengkareng pada 2015. Nama Rudy juga disebut-sebut dalam kasus itu.

"Biasanya kalau orang ini terbiasa apakah modusnya sama atau dia mata pencariannya dengan cara-cara atau modus seperti itu akan kami dalami," ungkapnya.

Sebelumnya, Karyoto menyebut jika pihaknya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus ini. Karyoto keceplosan bahwa satu tersangka ialah mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Namun, Karyoto belum mau membeberkan lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan Rudy Hartono maupun Yoory C Pinontoan. Pun termasuk saat disinggung dua tersangka lainnya serta detail kasus ini.

Sejumlah pihak terkait penyidikan kasus ini diketahui telah dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia itu atas permintaan KPK.

KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur pada 2019, ke tahap penyidikan. Tanah itu dibeli Perumda Pembangunan Sarana Jaya dari PT Adonara Propertindo.

Tanah yang dibeli itu seluas 41.921 meter persegi. Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.

Terkait proses penyidikan kasus ini, penyidik KPK sudah mengagendakan pemeriksaan sejumlah pihak. Diantaranya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Pengusaha Rudy Hartono Iskandar.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA