Warga Rantau Pandan Tutup Jalan Tolak Pertambangan

IN
Oleh inilahcom
Minggu 11 April 2021
share
 

Ribuan warga RantauPandan, Jambi melakukan aksi protes atas beroperasinya perusahaan tambang di wilayah mereka. Aksi dilakukan dengan menutup akses jalan.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima redaksi, Aksi penutupan jalan ke lokasi tambang dilakukan massa, tepatnya di RT 19, Desa Sungai Pandan. Sekira pukul 11.30 WIB, massa sempat ditahan oleh pihak keamanan agar tidak melakukan aktifitas tersebut dan menempuh jalur mediasi. Namun, warga tetap ingin melakukan apa yang sudah disepakati bersama untuk menutup jalur di mulut tambang.

Aparat kepolisian pun tidak kuasa melarang dan warga pun berhasil menutupi jalan mulut tambang PT. KBPC dengan kawat berduri dan sepanduk yang sengaja dicetak sebagai alat peraga demo.

Dalam aksinya, warga menyebut, perusahaan tambang tersebut sudah meyerobot lahan dengan cara menggandakan sertifikat tanah milik warga.

Selain itu, warga menambahkan, perusahaan yang disebut dipimpin oleh pengusaha bernama Syamsudin tidak ada manfaatnya kepada masyarakat sekitar, apalagi mobil mobil yang besar besar melintas.

Warga juga menambahkan, izin perusahaan tersebut juga dipertanyakan.

"Perusahaan ini tidak jelas. Tidak ada izin tambang, ilegal," kata Husaini tokoh masyarakat Dusun RantauPandan.

Maka dari itu, warga meminta kepada pihak pemda, aparat TNI Polri berani tegas menindaklanjuti dugaan illegal mining dan perampasan hak warga.

Warga meminta agar pemerintah menghentikan operasi perusahaan itu.

"Kami minta perusahaan stop beroperasi didusun kami. Dan meminta aparat hukum, pemerintah bertindak dengan perusahaan," kata Husaini lagi.

Pemerintah Pusat diminta intervensi
Sementara itu ditempat yang berbeda, Tokoh Pemuda Batang Bungo, Mardedi Susanto menyebutkan terkait permasalahan tambang batubara yang dikelola PT KBPC, mereka memakai izin dari PT NTC Nusantara Termal Coal) yang sudah dicabut tahun 2015.

"Setahu saya itu perusahaan di dalam tempat dia berkerja PT Nusantara Termal Coal (NTC) dan IUP izin NTC itu di tahun 2015 sudah dicabut," ucapnya Mardedi.

Mardedi wargamerasa dirugikan atar aktivitas pengerukan di wilayah itu.

"PT KBPC ini mengeruk di IUP NTC jadi warga disekeliling tambang merasa dirugikan, bahkan kalau menurut saya bukan hanya masyarakat Kabupaten Bungo saja tapi juga negara indonesia juga dirugikan," tambahnya.

"Jadi d isini saya menyampaikan, masalah perizinan PT KBPC bekerja di wilayah yang bukan izin dia bekerja, memakai PT BRASSU. Sementara barasu tidak ada potensi batu baranya," ucap Mardedi

Dalam hal ini, mardedi mengungkapkan harapannya kepada pemerintah pusat agar turun tangan ke Kabupaten Bungo mengecek izin operasi pertambangan perusahaan yang dimaksud.

"Harapan saya ke depannya untuk pemerintah pusat turun ke Kabupaten Bungo cek langsung tambang PT KBPC yang bekerja bukan izin yang mereka pegang, maka itu saya sebut menyolong", tutupnya.

Sementara itu, pihak PT KBPC kepada media setempat mengakui pihaknya menggunakan Izin Usaha Pertambanganmilik perusahaan lain yakni PT Dabara.

"Kalau dibilang ilegal itu tidak benar. Karena kita pakai IUP PT Dabara.," ujar J Syamsudin dari pihak PT KBPC.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA