Jurus Baru KLB Moeldoko Pasca Ditolak Kemenkumham

IN
Oleh inilahcom
Rabu 14 April 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Meski KLB Demokrat 'kudeta' Sibolangit sudah ditolak pemerintah, namun aktor-aktornya perlu tetap diwaspadai. Bakal banyak hoax seliweran di ranah media sosial (medsos).

Prediksi itu disampaikan pengamat politik, M Isnaini, bahwa hoax terhadap Demokrat AHY atau yang sah, bakal semakin bertebaran. Selanjutnya diamplifikasi di medsos dan diberitakan di media massa. "Kubu Moeldoko tidak mengandalkan akal sehat, hanya bermodalkan nekat dan niat buruk," ungkap Isnaini yang meraih gelar Master dalam Strategic Studies dari RSIS, NTU, Singapura.

Pernyataan itu menanggapi gugatan sekelompok orang atas AD/ART Partai Demokrat 2020 yang diajukan di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Pusat. Lebih lanjut dikatakan, kubu KLB Sibolangit atau Moeldoko, sebenarnya sudah kocar-kacir. Bahkan semakin berantakan setelah mundurnya pengacara Razman Nasution dari posisi Kepala bidang Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Moeldoko.

Isnaini mengungkapkan, Razman, sebagai koordinator tim hukum KLB Moeldoko, bisa jadi tidak menduga apabila Menkum dah HAM Yasonna Laoly menolak hasil KLB ilegal dengan alasan berkasnya tidak lengkap. Dan, tidak sesuai ketentuan pemerintah.

Namun, Isnaini mengingatkan, sejumlah tokoh KLB Moeldoko, masih terus berupaya untuk menyebar hoax ala Paul Joseph Goebbels, Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II, yang pertama kali secara sistematis melakukan praktek manipulasi kebohongan dalam dunia modern sebagai salah satu strategi peperangan.

Asal tahu saja, Goebbels menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak dan sesering mungkin. Hal tersebut terus menerus dilakukan hingga kebohongan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Goebbels juga menciptakan praktek komunikasi sesat yang digunakan oleh banyak orang saat ini dengan lebih dahsyat, karena menggunakan platform dunia digital. Tak hanya fenomena post-truth, ada satu fenomena lain yang sekarang ini berkembang, yang kita kenal dengan fenomena half-truth. Half-truth adalah kebenaran atau fakta yang disampaikan hanya sebagian.

"Kita perlu lawan Hoax itu untuk menyehatkan jiwa masyarakat agar tidak mudah ditipu seperti para penjahat menipu masyarakat dalam kasus asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah," kata Isnaini.

Dalam pusaran kasus Jiwasraya, salah satu terpidananya adalah Hary Prasetyo yang pernah membantu Moeldoko sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden. Masalah ini tentu saja membenamkan citra KSP di bawah pimpinan Moeldoko. Bahkan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, bagaimana mungkin pelaku korupsi Jiwasraya bisa tembus ke lingkar istana dengan mudahnya.

Sedangkan hoaks yang harus dilawan itu urai Isnaini antara lain; pertama, kubu Moeldoko mengatakan bahwa penolakan oleh Kemenkumham adalah upaya pemerintah melempar persoalan ke Pengadilan, supaya kubu Moeldoko bisa memenangkannya di Pengadilan. "Ini pemikiran sesat," Kata Isnaini. Menurut Isnaini, pernyataan ini sama saja dengan menganggap Pemerintah tidak bekerja maksimal. "Padahal Pemerintah sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan data dan fakta," tandas Isnaini.

Selain itu, pernyataan tersebut, kata Isnaini, "Menganggap hukum kita, dalam hal ini pengadilan, bisa dibeli dengan uang dan tidak menggunakan akal sehat. Padahal Razman yang Koordinator Tim Hukum mereka saja masih menggunakan akal sehat. Dia mundur karena sadar riwayat KLB PD itu sudah tamat dengan gugurnya pengakuan Penyelenggaraan KLB oleh Kemenkumham. Kenapa gugur? Karena peserta yang hadir di KLB itu adalah peserta bayaran, bukan pemegang hak suara yang sah. Bahkan ada peserta KLB yang mengatakan suara di KLB Deli Serdang adalah suara hantu. Dengan kata lain kubu KLB Moeldoko ini kalah sebelum bertanding alias didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat untuk bertanding."

Hoaks yang kedua, jelas Isnaini lebih lanjut, "Soal pandangan mereka untuk gugat AD ART PD 2020. Sesuai UU PTUN Ps. 55, batas waktu untuk menggugat AD ART itu 90 hari setelah disahkannya AD ART itu oleh Menkumham. Artinya, peluang ini sudah kadaluwarsa, AD ART 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham setahun lalu."

Hoaks ketiga, papar Isnaini, "Pandangan jika gugatan terhadap pasal demi pasal pada AD ART 2020 disahkan, kepengurusan AHY akan demisioner, juga salah". Yang benar, lanjut Isnaini, kepengurusan AHY tidak mungkin bisa demisioner karena AHY dipilih dan diangkat berdasarkan AD ART PD 2015, bukan AD ART PD 2020. Agenda Kongres V PD tahun 2020 adalah; memilih Ketum dulu berdasarkan AD ART 2015, baru menyempurnakan AD ART 2015 menjadi AD ART 2020. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA