Warga Protes Akses Jalan Ditutup Oleh Pertambangan

IN
Oleh inilahcom
Jumat 16 April 2021
share
 

Polemik antara masyarakat di sejumlah kawasan di Bungo, Jambi dengan perusahaan pertambangan belum usai. Terbaru, muncul berita soal penutupan akses jalan oleh pihak perusahaan.

Penutupan akses jalan tersebut diduga sebagai balasan atas blokade jalan yang sebelumnya dilakukan oleh warga. Namun, pihak perusahaan PTKBPC membantah adanya kabar penutupan jalan tersebut. Mereka menyebut, perusahaan tidak pernah menutup akses jalan warga.

Humas pihak KBPC Khairul Saleh kepada media setempat menyebut bahwa kabar adanya penutupan jalan tersebut tidak benar. Dia bahkan mengancam akan mempidanakan pihak-pihak yang menyebarkan informasi itu.

Sementara, Tokoh masyarakat Rantau Pandan, Muhamad Husnaini mengungkapkan, dirinya sempat mendapatkan laporan dari warga terkait adanya penutupan akses jalan.

Laporan itu bahkan telah sampai ke pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) dan didiskusikan dalam sebuah forum.

"Ada laporan dari masyarakat yang sering melewati jalan tersebut kemudian lapor ke Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) terus anggota BPDnya berada di tengah forum untuk membicarakan hal itu," kata Husnaini melalui keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Menurut Husnaini, jalan yang dilaporkan ditutup adalah akses warga menuju ke area persawahan.

"Memang ada penutupan jalan masyarakat ke sawah, selama ini jalan itu tidak ditutup, memang ditutup karena ada laporan warga ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kemudian BPD sampaikan lagi di tengah forum rapat desa," ucapnya.

"Jadi tidak ada berita bohong itu. Berita benar bisa dipertanggung jawabkan itu. Bisa dipanggil itu orang BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Tokoh pemuda Batang Bungo Mardedi menambahkan, pemicu awal masalah tersebut adalah pemortalan dan bentrokan warga dengan pekerja tambang beberapa waktu lalu.

"Awalnya itu terjadi pemortalan dan bentrokan warga karena warga tidak diperbolehkan lalulalang di jalan tambang padahal jalan itu sudah ada sebelum KBPC berdiri," katanya.

Menurut dia, ada juga jalan yang ditutup tembok oleh pihak perusahaan yang berada di tiga dusun yaitu, Tebat, Tanjung Agung dan Sukajaya.

"Jalan desa yang ditutup adalah akses tiga dusun yaitu, Tebat, Tanjung Agung dan Sukajaya. Bukan di Sijau, melainkan terletak di Tanjung Agung yang dimana masyarakat membawa hasil perkebunannya," ujarnya.

Dia mengklaim, jalan desa yang digunakan sebagai akses ke sawah masyarakat terbentang di atas tanah milik keluarga almarhum Ahmad Jarimi yang sudah di waqafkan oleh almarhum.

"Semua orang sekitar tau itu tanah jalan infaq dari almarhum," kata Mardedi.

Humas Khairul Saleh dalam penjelasannya berpendapat bahwa Informasi penutupan jalan yang di dusun Baru Pusat Jalo juga dinilai tak benar. Diakuinya memang ada penutupan.

Namun, jalan yang di tutup tersebut berada di wilayah stok pile dusun Sijau.
Menurutnya, penutupan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan.

"Jadi jalan di dusun Baru Pusat Jalo juga tidak ada yang ditutup. Yang ditutup itu di stok pile. Biasanya masyarakat kalau mau ke kebun lewat dalam stok pile. Sekarang itu yang ditutup. Namun, sebagai penganti, kita sudah menyiapkan jalan baru," jelasnya.

Menurutnya, jalan pengganti yang saat ini masih dalam proses pengerjaan tersebut sepanjang 759 meter.

Menanggapi untuk penukaran jalan tersebut, Mardedi menyebut masyarakat belum tentu mau.

"Karena masyarakat sudah dari dulu menggunakan jalan yang sudah ada tersebut dan tidak pernah ada kendala dalam penggunaanya sebelum ditutup tembok oleh Pihak KBPC," kata dia.

Menurut Khairul Saleh, tambang batu bara di wilayah tersebut tidak ada hubungannya dengan PTKBPC melainkan PT Dabara yang di subcon pada PT Muara Kenalu di Areal tersebut.

"Jadi intinya tidak ada hubungannya dengan PT KBPC, disana ada 3 PT, Ada PT Dabara, PT Muara Kenalu dan juga PT SAS, jadi kita pertegas kalau itu sudah menjelekan PT KBPC," ucapnya.

Di sisi lain, ada klarifikasi dari H. Jimmy Syamsudin Ibrahim selaku Direktur dari PTKBPC Grup mengenai tuduhan terhadap dugaan penambangan illegal di Lokasi Areal PT Dabara yang dilakukan Oleh PTKBPC.

Menurutnya PTKBPC telah menjalin kerja sama dengan PT Dabara.

"Kalau dibilang Illegal itu tidak benar karena kita pakai IUP PT Dabara. Kalau bicara manfaat kita selama ini sudah berkontribusi mulai dari mempekerjakan masyarakat, sampai memberikan bantuan," katanya.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA