Era Bu Ani, Lebih Gede Utang Ketimbang Kemampuan

IN
Oleh inilahcom
Senin 19 April 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Postur utang luar negeri (ULN) di era Menteri Keuangan Sri Mulyani terus menumpuk. Per Februari 2021 mencapai US$422,6 miliar. Naik dari bulan sebelumnya US$420,7 miliar.

Angka utang Februari yang disampaikan Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono itu, bertumbuh 4% secara tahunan alias year on year (yoy). Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan utang bulan sebelumnya yang sebesar 2,7% (yoy).

Yang pasti, utang luar negeri Indonesia terus menumpuk. Lalu bagaimana kemampuan negeri ini untuk melunasinya? Ternyata semakin payah. Waduh.

Analisa kritis dari vokalis Komisi XI DPR asal Partai Gerindra, Kamrussamad mencoba membedah posisi ULN Indonesia. Selama ini, meski angkanya terus melonjak, pejabat keuangan khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, selalu mengklaim utang masih aman.

Kata Kamrussamad, terdapat tiga rasio untuk mengukur utang suatu negara, apakah masuk kategori over borrowing, atau bahkan lower borrowing. Ketiganya adalah DSR (Debt Service Ratio), merupakan rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 20%.

Selanjutnya, DER (Debt Export Ratio), merupakan rasio totang ULN dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%. Terakhir, DGDP (Debt to GDP ratio), merupakan rasio antara total ULN terhadap PDB dengan batas aman 40%.

Berdasarkan data Februari 2021, DGDP ratio mencapai 39,7%. Sedangkan, data mengenai DSR dan DER masing-masing sebesar 27,86% dan 215.4% pada IV-2020.

Artinya, Indonesia mengalami over borrowing ketika dilihat dari indikator DSR dan DER. Sedangkan dengan indikator DGDP, nilai hampir melebihi batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur.

Makna dari utang yang over borrowing, bisa jadi adalah besar utang ketimbang kemampuan. Meminjam istilah mantan anggota DPR asal Demokrat, Alm Sutan Bhatoegana, utang Indonesia sudah 'ngeri-ngeri sedap'. Dan, pada 1998 Indonesia punya mimpi buruk terkait membubungnya utang luar negeri. Melahirkan krisis keuangan yang melahirkan peralihan kekuasaan.

"Pemerintah dapat menjalan strategi dalam melakukan manajemen utamg seperti mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar," ungkap founder KAHMIPreneur ini.

Selanjutnya, dirinya memberikan sejumlah saran. Kurangi pinjaman valas secara gradual dan terencana. Fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Penerbitan SPN (Treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada. Fokus pada suku bunga tetap untuk pinjaman baru. Dan, obligasi internasional hanya diterbitkan untuk membiayai kewajiban dalam valas, memperkuat cadangan devisa, dan menghindari crowding out pasar obligasi domestik.

Suka atau tidak, kata dia, utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Dengan adanya pandemi COVID-19 maka pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. Selain itu, dengan kondisi yang dialami saat ini, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk dapat kembali bersaing dan menghindari opportunity loss melalui strategi-strategi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Melalui perdebatan yang muncul akibat adu argument terkait perbandingan besaran utang negara, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana strategi efektif yang dapat ditempuh agar ekonomi dapat lekas pulih kembali. "Bukan malah "tawuran" argumen yang dapat memicu hambatnya pemulihan ekonomi," pungkasnya.[ipe]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA