Awas Turbulensi 2022

Mochtar: Jokowi Pasti Mampu Atasi Krisis Ekonomi

IN
Oleh inilahcom
Kamis 22 April 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad menilai, kinerja Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia, tidak main-main. Sudah banyak hasilnya.

Namun begitu, kata kader PDI Perjuangan ini, ada hal yang harus benar-benar diwaspadai Presiden Jokowi agar pada 2022, tidak terjadi turbulensi politik. Akibat mulai masuknya tahun politik dan krisis ekonomi. "Saya kenal Pak Jokowi dari tahun 2008, kami sama-sama menjadi wali kota di tahun yang sama," ungkap Mochtar, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Kala itu, kenang politisi senior dari kandang Banteng ini, dia dan Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota. Di mana, Mochtar Mohamad Wali Kota Bekasi sedangkan Jokowi di Solo. "Kami tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Saat Munas Apeksi di Surakarta pada 2009, Pak Jokowi terpilih sebagai Ketua APEKSI," ungkapnya.

"Pada saat itu, kami para wali kota se-Indonesia peserta Apkesi diajak meninjau penataan atau relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Notoharjo Semanggi, Solo, yang dilakukan tanpa adanya kekerasan atau penggusuran paksa," tuturnya.

Menurut Jokowi, kenang Mochtar, keberhasilan melakukan relokasi pedagang kaki lima alias PKL, terjadi setelah dilakukan komunikasi puluhan kali. Di sinilah perlu kesabaran, ketekunan, kegiguhan seorang pemimpin.

Dari pengalaman dan ukuran keberhasilan beliau merelokasi pedagang kaki lima tanpa kekerasan, yang kemudian menjadi model dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan. "Saya yakin, Pak Jokowi akan berhasil dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi saat ini," ungkapnya.

Dia mengingatkan, suka atau tidak, anggota kabinet saat ini, terindikasi kuat memiliki misi politik di Pilpres 2024. Mereka rawan melakukan upaya penggelangan dana melalui kewenangan yang melekat pada dirinya, untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, lanjutnya, beban kerja pemerintahan Jokowi, tidaklah ringan. Lantaran ada resesi ekonomi yang terjadi sejak 2020. "Permasalahan yang dihadapi kabinet Jokowi saat ini adalah krisis ekonomi. Sejak 2020 APBN dan APBD terkoreksi ataupun tidak mencapai target, terjadai perubahan parsial ke arah negatif. Di APBN terjadi pengurangan dana perimbangan (bagi hasil pajak bagi hasil, bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer daerah berkurang)," ungkapnya.

Bahkan di Jawa Barat, lanjutnya, beberapa kali terjadi perubahan ke arah negatif. Untuk memenuhi APBD, harus berhutang. Tercatat, Jawa Barat melakukan pinjaman Rp1,53 triliun, berdasarkan data LKPJ 2020.

"Contoh lain, di beberapa daerah di Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata," tuturnya.

Pada 2022, tuturnya, merupakan tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi. Artinya, kepercayaan publik memasuki fase penurunan. Sejumlah kebijakan memicu penurunan kepercayaan, termasuk larangan mudik Lebaran 2020 dan 2021.

"Kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil memenuhi produktivitas pangan dalam negeri yang cukup sehingga kebijakan mengenai pangan diselesaikan dengan impor. Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai penopang utama dalam menghadapi krisis," tuturnya.

Dengan indikator itu, lanjutnya, bisa dikatakan kondisi menjelang masuknya tahun politik 2022, sesuai istilah Bung Karno adalah Tahun Vivere Pericoloso. Menggambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa genting. "Dalam kondisi yang seperti inilah, maka Presiden Jokowi harus cakap dalam mengidentifikasi masalah, harus lebih tajam dalam mengidentifikasi masalah," tuturnya.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Presiden Jokowi: Pertama, battom up planning (musrembang), yang biasanya dilakukan setahun sekali, ini minimal harus dua kali dilakukan musrembang, dimana yang kedua difokuskan untuk identifikasi masalah.

Kedua, cara modern, yaitu survei dengan multy stage random, bisa dipotret per tiga bulan, untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat terutama kebutuhan dasar, yang hasil riset itu menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan di tahun berjalan guna memperkecil risiko efek negatif dari situasi ekonomi yang melemah.

Ketiga, TNI/Polri diharapkan mampu melakukan Langkah pre entif dan prefentif terhadap situasi yang mengarah ke gejala social atas situasi yang ada. Deteksi dini di tingkat RT sebagai lingkungan yang paling bawah harus lebih diefektifkan.

Keempat, refocusing APBN untuk kemandirian ekonomi keluarga. Kita tahu saat ini menurut Disdukcapil, penduduk saat ini 271 juta, dengan 86 juta KK. "Dari jumlah KK tersebut, jika diasumsikan 50 persen harus dimandirikan ekonominya, maka jumlahnya sekitar 43 juta KK. Kalau di tahun 2021 ini bisa ditangani 20 juta KK, maka secara tahap, pada 2022 bisa selesai," imbuhnya. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA