BPDPKS Klaim Punya Banyak Program Pro Petani Sawit

IN
Oleh inilahcom
Kamis 29 April 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen membantu petani sawit sawadaya meraih kesejahteraan.

Dikatakan Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo, untuk mendukung petani swadaya, solusi Pemerintah salah satunya melalui program penanaman kembali sawit rakyat besar-besaran yang bertujuan untuk membantu petani swadaya, memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (PenggunaanLahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan-LULUCF).

Namun demikian, kata dia, untuk memperoleh dukungan tersebut, petani harus clean and clear terutama mengenai legalitas. "Petani sawit swadaya yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Mereka yang tidak, akan menerima bantuan hak," kata edi dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 7, bertajuk Meningkatkan Peranan Petani Sawit Rakyat Melalui Subsidi Replanting dan Subsidi Sarana Prasarana (Sapras), Rabu (28/4/2021), yang digelar Majalah InfoSAWIT.

Lantas untuk peremajaan sawit itu betujuan untuk meningkatkan produktivitas, di mana standar produktivitas untuk program penanaman kembali dikisaran 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman <80 pohon/ha.

Lebih lanjut tutur Edi, untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program ini diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama. "Program penanaman kembali mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, yang meliputi: tanah, konservasi, lingkungan dan lembaga," kata Edi.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto bilang, sejatinya peremajaan sawit adalah upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, sekaligus untuk memperkuat aspek sustainability kelapa sawit Indonesia dengan memaksimalkan existing plantation melalui peningkatan yield dan mencegah pembukaan lahan baru/ deforestasi.

Sampai saat ini, kata Darto, untuk mempermudah menerima dana bantuan BPDPKS, syarat telah pula disederhakan dari 16 syarat menjadi 2 syarat. Kendati sudah ada kemudahan yang diberikan namun demikian, masih ada yang perlu dikritis, seperti kata Darto, target PSR dari tahun 2017 sampai 2022 yang mencapai 725 ribu hektar itu di ukur dari mana, apalagi tiap tahun muncul target yang seolah-olah diketahui tempat dan wilayah PSR akan dilakukan.

"Tetapi sayangnya dari sisi capaian dan target, setiap tahun hamper GAGAL. Termasuk pelibatan Lembaga surveyor, belum ada sisi pencapaian dari target yang ada, bahkan dana PSR hingga 2020 hanya mencapai Rp5,5 triliun dan berbanding jauh dengan Biodiesel yang mencapai Rp 57,27 triliun," kata Darto.

Tutur Darto, sebenarnya etani masih banyak yang belum memahami program PSR. Dampaknya, mereka melakukan peremajaan secara mandiri tanpa melalui program. Saat ini bahkan petani sawit swadaya masih berpencar-pencar dan tidak adanya kelembagaan tani.

"Pendampingan kurang memadai karena SDM dan pendanaan yang minim di tingkat kabupaten/ dinas. Belum ada real data misalnya siapa, dimana, jenis lahan, dan tahun tanam berapa, di level pemerintah. Lantas, beberapa pendamping desa untuk PSR; tidak dibayar, termasuk luas lahan hanya skala kecil sekitar 2 ha, jika di remajakan-akan hilang pendapatan petani," katanya.

Ke depan, kata Darto, untuk Program PSR, diusulkan adanya penambahan dana PSR dari Rp30 juta menjadi Rp50 juta per hectar, untuk menghindari piutang ke bank. Selanjutnya, pengadaan dana pra-kondisi PSR untuk petani swadaya murni.

Sejatinya, kelembagaan tani sebagai point penting untuk pelaksanaan PSR, tapi dana BPDP-KS tidak mendukung pembentukan kelembagaan tani. Kata Darto, apakah dimungkinkan dana BPDP-KS menjadi dana desentralisasi, sehingga pengelolaan dana ke Kabupaten atau provinsi bukan di Jakarta.

Bagi pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, program PSR menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit dan mendongkrak produksi tanpa harus menambah lahan. Sebab itu perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berkomitmen menjadikan Percepatan PSR sebagai fokus utama Program Kerja tahun 2021.

Untuk mendukung program PSR tersebut, pihak GAPKI telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian pada bulan September 2020, guna membantu percepatan pelaksanaan Program PSR.

Juga melakukan upaya kerjasama dengan Asosiasi Petani untuk memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI, memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi Petani untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI. Berkoordinasi dan Fasilitasi Surveyor Indonesia untuk mendapatkan mitra kelompok tani/koperasi dengan anggota GAPKI di masing-masing Cabang/Propinsi.

"Melakukan pendataan proses dan progres PSR dari anggota GAPKI di masing-masing cabang GAPKI. Membentuk Satgas PSR," tutur Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono.

Eddy mengatakan, bentuk kemitraan dengan petani bisa dalam bentuk Pendampingan Kultur Teknis, Kontraktor Peremajaan, Avalist Full Commercial dan Operator Pengelolaan. Beberapa tantangan untuk menjalankan program PSR juga diantaranya, melanjutkan kerjasama kemitraan dengan inti, karena ada sebagian petani plasma yang sudah selesai masa kemitraannya.

"Banyaknya SHM yang berpindah tangan/digadaikan menjadi kendala jaminan Bank, kondisi Koperasi dan Kepengurusan Koperasi yang kurang kondusif. Penghasilan petani saat replanting, serta besarnya biaya replanting, termasuk Banyak bertumbuhnya Pabrik tanpa kebun," kata Eddy.

Dewab Redaksi InfoSAWIT, Maruli Gultom mengatakan, kelapa sawit kini telah menjadi satu-satunya komoditas yang menjuarai dunia, sementara komoditas ainnya seperti coklat, karet dan lainnya hanya menjadi komoditas nomor tiga dan seterunya.

Saat ini pelaku kebun sawit lebih didominasi petani mencapai 41%, bila dihitung kontribusi petani terhadap devisa negara menjadi cukup bahkan melebihi nilai ekspor migas. "Sekarang ini sekitar 1,2 juta petani yang bekerja di perkebunan kelapa sawit," kata Maruli.

Namun demikian pertanyaannya apakah petani sawit sudah sejahtera? Padahal kelapa sawit adalah komoditas utama Indonesia di dunia. Bahkan kini industri sawit masih saja diganggu bahkan dibebani beragam pungutan. "Sebenarnya untuk menolong industri sawit pemerintah tidak usah ikut campur, itu sudah sangat membantu," kata Maruli. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA