Duit Proyek Internet Rp26 M Nyangkut, ASL Teriak

IN
Oleh inilahcom
Kamis 29 April 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Nasib apes dialami PT Azet Surya Lestari (ASL), perusahaan nasional bergerak di bidang energi terbarukan dan IT, duitnya macet di anak usaha BUMN setrum.

Ceritanya, ASL ditunjuk PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), anak usaha PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, managed service dan upgrading Desa Pinter (Pelayanan Internet). Yakni desa-desa terpencil yang belum mendapatkan akses telekomunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Selatan (Paket 4) dan Provinsi PapuaProvinsi Papua Barat (Paket 6) yang terbagi dalam dua tahap.

"Tahap pertama, pra operasional sampai dengan 1 April 2013, dan tahap kedua adalah operasional selama 48 bulan sejak persetujuan operasional atau dengan kata lain demi hukum berlaku sampai dengan 8 April 2017 untuk Paket Pekerjaan 4 dan 15 April 2017 untuk Paket Pekerjaan 6," kata Makrifat P Koto, kuasa hukum ASL di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Atas jasa pekerjaan pembangunan dan managed service serta upgrading Desa Pinter tersebut, ASL berhak atas pembayaran yang dibagi dalam 16 termin selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Di mana, ASL telah menerima pembayaran untuk termin 1 sampai termin 6 secara normal, begitu pula untuk pembayaran termin 7 sampai termin 10 juga dibayar. walaupun melalui diskusi panjang dan berliku. "Akan tetapi sampai saat ini, untuk pembayaran termin 11 sampai 16, ASL belum menerima pembayaran apapun dengan total tagihan sebesar Rp26.174.945.840, di luar pajak dan lain-lain," ungkap Makrifat.

Padahal, ASL sudah melaksanakan pekerjaan dengan tuntas, termasuk memenuhi perubahan-pengkondisian yang diminta ICON+ dan/atau yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Setelah lima tahun berlalu, ASL masih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, walaupun selalu diombang-ambingkan dengan alasan kekuarangan data-dokumen dan hal administratif lain yang sejatinya semua sudah disampaikan dan sudah berada dalam penguasaan ICON+. "Saat ini kami sedang mencadangkan hak klien guna menempuh upaya hukum, terutama melalui permohonan PKPU atau pailit ke Pengadilan Niaga dan/atau upaya-upaya hukum lainnya," tegas Makrifat.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA