Petinggi Panin Diduga Janjikan Pejabat Pajak Rp25M

IN
Oleh inilahcom
Selasa 04 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Nama Veronica Lindawati masuk dalam daftar tersangka KPK terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, Veronica selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin.

Veronika Lindawati diketahui memegang beberapa jabatan di perusahaan grup Panin. Sejak 2010 hingga sekarang, dia tercatat sebagai Komisaris PT Paninkorp, Komisaris PT Panin Investment (2010-sekarang), Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk (2007 sampai sekarang), dan Financial Controller PTWisma Jaya Artek (2002-sekarang). Dia mengawali kariernya sebagai head of book keeping PT Bank Panin Tbk pada 1995-1997.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri, Veronika diduga memberikan suap sebesar SGD 500 ribu atau sekitar Rp 5,39 miliar dengan kurs Rp 10.796 dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar.

Suap puluhan miliar itu diberikan lantaran Angin dan Dadan membantu mengurus pemeriksaan PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin untuk tahun pajak 2016.

Dalam melakukan pemeriksaan itu, Angin bersama Dadan diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

"Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Firli memastikan, penyidikan kasus dugaan suap ini tidak akan berhenti dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Ditekankan, tim penyidik akan terus mengembangkan dan mengusut kasus ini. Tak tertutup kemungkinan, dari pengembangan tersebut, KPK akan menetapkan tersangka baru atau bahkan menerapkan pasal pencucian uang.

"Kenapa saya katakan awal? Saat ini kita mengusut kasus suap terkait penerimaan hadiah atau janji tetapi tadi disampaikan apakah kita berhenti di sini tentu tidak, karena tindak pidana korupsi harus buktikan suap dan bagian korupsinya sekaligus kita lihat apakah tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang," tegas Firli.

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA