KESDM Dorong Pengembangan EBT Bisa Tancap Gas

IN
Oleh inilahcom
Kamis 06 Mei 2021
share
 

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE mendukung penuh, baik dari sisi regulasi atau insentif fiskal bagi pengembang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) khususnya panas bumi di Tanah Air.

Langkah ini sebagai upaya peningkatan bauran EBT 23% pada 2024 mendatang. Sementara, kondisi tahun 2020 lalu baru tercapai sekitar 11,5%, "Ditjen EBTKE akan menyiapkan sejumlah dukungan bagi pengembang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) panas bumi atau geothermal," kata Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Haris Yahya dalam webinar tentang Panas Bumi oleh Ruang Energi secara daring, Kamis (6/5/2021).

Dia menjelaskan, permasalahan utama dari pengembangan energi panas bumi di Indonesia adalah harga beli listrik oleh PLN yang dianggap masih rendah dan dibawah nilai keekonomian. Sementara, pengembangan listrik dari geothermal diperlukan biaya yang cukup mahal, paling tidak lebih mahal dibandingkan PLTU atau PLTA.

Haris mengungkap, Ditjen EBTKE mendorong para pengembang PLTP di Indonesia untuk melakukan ekspansi dengan melakukan eksplorasi pada Wilayah Kerja Panas Bumi eksisting. "Selain deregulasi harga, juga dilakukan pengeboran eksplorasi oleh pemerintah, sehingga nantinya diharapka. Dapat menurunkan resiko eksplorasi dan meningkatkan keekonomian dari PLTP," jelasnya.

Menurut Haris, pemerintah juga memberikan insentif lain berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan berupa tax alowence atau tax holiday, fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bea masuk PPn dan PPnBM, serta PPh atas impor, hingga pembebasan Pajak Bumi dan Banginan (PBB) pada tahap eksplorasi. "Pemerintah juga mendorong kemudahan berinvestasi dengan kepemilikan asing dalam pengusahaan panas bumi," papar Haris.

Sementara, target bauran energi khususnya EBT bisa tercapai apabila harga listrik di PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) dapat bersaing dengan pembangkit lainnya. "Oleh karenanya, pemerintah melakukan peninjauan ulang (Deregulasi) harga listrik PLTP," terang Haris.

Pejabat ESDM itu menambahkan deregulasi soal harga listrik PLTP kini sudah masuk tahap akhir, yaitu sudah berada di Kantor Sekretariat Negara (Setneg), sebelum nantinya ditandatangani Presiden dan diproses di Kemenkum HAM sebelum diterbitkan. "Tinggal perancangan Peraturan Presiden (Perpres)-nya semoga cepat keluar dan bisa menjadi dasar hukum bagi pengembangan paas bumi di Indonesia," tegas Haris. [tar]

# TAG

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA